Soal Gugatan Lahan SD 3 Bumirestu, Tim Kejari Lamsel Sampaikan 5 Poin...

Soal Gugatan Lahan SD 3 Bumirestu, Tim Kejari Lamsel Sampaikan 5 Poin Jawaban

313
0
BERBAGI

KALIANDA – Sidang gugatan atas kepemilikan lahan SDN 3 Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dengan tergugat 1 Bupati Lampung Selatan DR. Zainudin Hasan, SH, M.Hum, tergugat 2 Kepala Dinas Pendidikan Anas Ansori, tergugat 3 Kepala SDN 3 Bumi Restu Petrus Suratno dan tergugat 4 Kepala Desa Bumi Restu Dwi Narno terus berlanjut.

 

Agenda sidang kali ini terkait tanggapan atas jawaban tergugat 1,2,3 dan 4 yang dikuasakan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Ryan Sumartha Syamsu, SH, Hendi Herdica, SH, Siti Barokah, SH, Rita Regina Meilani, SH, Khareza Mokhamad Thayar, SH,MH, dan Alif Darmawan Mariszama, SH,MH.

 

Dalam jawaban pihak tergugat ada beberapa poin dalam eksepsinya, yaitu Pertama, bahwa tanah yang disengketakan seluas 5100 m2 atas nama bapak Mispan (Penggugat) sudah ditukar guling dengan tanah di Rawa Sragi Pulo Mutung seluas 0,75 Ha dan uang Rp.50.000,- setelah mendapat lokasi untuk dibangun sekolah kepada Kepala dusun Way Buha saat itu saudara Sukimin (Alm). Maka cukup mendasar jika penggugat dalam gugatannya telah salah menarik tergugat 1,2,3 dan 4.

Seharusnya yang menjadi tergugat adalah Kepala Dusun Way Buha dan Kepala Desa Bangunan pada waktu itu.

 

“Kedua, Gugatan Kabur (Obscur Libel) gugatan penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan yang mana harusnya gugatan memuat identitas para pihak, dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan alasan tuntutan (posita/fundamental petendi) dan tuntutan yang mana penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat 1,2,3 dan 4,”sebut Ryan Sumartha Syamsu, SH.

 

Ketiga objek gugatan tidak jelas (Error in Objecto) bahwa berdasarkan sertipikat hak milik nomor 3993/kl seluas 7.200 m2 surat ukur no.622/1973 tanggal pendaftaran 15-12-1976 yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Selatan yang mana dahulunya adalah tanah penggugat, pada tanggal 13 juli 1988 telah dijual oleh sodara Azwar kepada Sukarlan seluas 5.000 m2 sesuai dengan kwitansi ganti rugi dan oleh Sukarlan tanah tersebut dikavling menjadi 6 bagian, bagaimana mungkin tanah seluas 7.200 m2 pada tahun 1983 sudah dibangun sekolah dan telah dijual kepada Azwar masih terdapat milik penggugat dari luasan tanah yang ada di dalam sertifikat dan senyatanya sudah beralih adalah tidak sama. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2007 penggugat menghibahkan sebidang tanah berbentuk segitiga di areal belakang sekolah SDN 3 Bumi Restu kepada Sukarlan.

 

Keempat, Gugatan Penggugat Telah Lampau/Daluwarsa, pengugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan sertipikat hak milik nomor 3993/kl seluas 7.200 m2 berdasarkan surat ukur no.622/1973 apa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo (tersebut) adalah tanah SDN 3 Bumi Restu tidak dapat diterima sama sekali, sebab SDN 3 Bumi Restu didirikan pada tahun 1983 dalam waktu hingga gugatan ini diajukan sudah 35 tahun penggugat tidak pernah mempermasalahkan tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 1963 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dapat menunjukan alas haknya, dan pasal 1695 KUH Perdata menyatakan bahwa itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barang siapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk wajib membuktikannya.

 

“Kelima, Petitum gugatan penggugat tidak jelas selama proses pembangunan sekolah tahun 1983 dan sudah berdiri 30 tahun lebih penggugat tidak pernah mengajukan keberatan sehubungan dengan keberadaan sekolah tersebut dan penggugat sendiri pernah menjabat selaku kepala dusun dan seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankenkelijk varklaand),” imbuhnya.

 

Atas jawaban tergugat tersebut Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim I Gede Putu S, SH,M.Hum dan hakim anggota Mardalena Natalia SR, SH,MH serta Dodik Setyo W, SH memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk membuat replik (jawaban atas tanggapan tergugat) dari jawaban pihak tergugat.

 

“Kami minta pihak penggugat menyiapkan replik, Selasa depan,” ujar Ketua Majelis Hakim I Gede Putu S, SH,M.Hum, Selasa (3/10/2017).

 

Sementara kuasa hukum penggugat Marwan, SH akan menyiapkan repliknya pada sidang pekan depan dan pihaknya akan menangkis semua jawaban dari pihak tergugat.

 

“Kami akan tangkis atau membantah semua jawaban dari pihak tergugat, biar pihak majelis hakim saja yang menilai nantinya,” ungkap Marwan mantan aktivis 98 tersebut.

(row) 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY