IPM Lampung Terendah Se-Sumatera, Sutono Sebut Ada Yang Salah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

IPM Lampung Terendah Se-Sumatera, Sutono Sebut Ada Yang Salah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

210
0
BERBAGI

PAGELARAN – Calon Wakil Gubernur Lampung nomor urut 2, Ir Sutono MM mengaku prihatin atas kondisi Provinsi Lampung akhir-akhir ini. Seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang baru-baru ini dirilis, rangking Index Pembangunan Manusia (IPM) Lampung terendah untuk di pulau Sumatera dengan raihan angka 67,95. Ironisnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan status Lampung yang juara penghasil komoditi perkebunan dan pertanian tingkat nasional.

“Angka IPM kita (Lampung) bahkan kalah dengan provinsi miskin seperti Bengkulu dengan raihan angka IPM 69, sekian dan Bangka juga dengan raihan angka 69.

Padahal Lampung ini juara penghasil singkong nomor 1 nasional, kopi robusta, nanas kemasan, dan tentunya gula tebu. Belum lagi tingkat daya beli masyarakat yang rendah, harapan hidup dan pengetahuan masyarakat yang rendah tingkat pendidikannya. Ini ada yang salah dalam pengelolaan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya,” ungkap Sutono di sela-sela acara mancing mania yang diselenggarakan oleh relawan CS Goro di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (14/4/2018).

Lebih jauh, dikatakan pasangan cagub Herman HN ini, indikator penilaian IPM atau pembangunan sumber daya manusia (SDM) diantaranya, yakni derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup, parameter kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, mengukur keadaan sehat dan berumur panjang.

Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf rata-rata lamanya sekolah, parameter pendidikan dengan angka melek huruf dan lamanya sekolah, mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, dan bertaqwa.

Kemudian, pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat, parameter pendapatan dengan indikator daya beli masyarakat, mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk layak.

“Solusinya adalah niat dan upaya nyata penyelengara pemerintahan dalam mensejahterahkan masyarakatnya. Harus ada terobosan yang kreatif ke masyarakat, seperti masalah kemiskinan, harus ada stimulan seperti ada bantuan modal dan diiringi dengan pelatihan kewirausahaan. Selain itu yang tidak kalah penting sebelumnya harus ada pemetaan potensi dan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha. Jadi, jangan hanya ikannya saja yang diberi tapi juga dengan kail dan cara memancing yang baik. Harus ada arahan, disitulah peran pemerintah harus hadir di masyarakat,” tukas pakde Tono.

(row)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY