Anggaran Seragam Dicoret Dewan, Guru Honorer Lamsel Ancam Demo

Anggaran Seragam Dicoret Dewan, Guru Honorer Lamsel Ancam Demo

854
0
BERBAGI

KALIANDA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Honor Murni (DPD PGHM) Lampung Selatan, Heru Cipto Nuroso mengatakan para guru honorer merasa kecewa karena pengadaan seragam untuk mereka tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

“Tentunya kami kecewa berat karena pengadaan seragam itu dicoret dari pengusulan anggaran di DPRD. Jangan wakil rakyat itu hanya memperjuangkan anggaran untuk pelesiran saja, giliran untuk rakyat kecil tak dianggap,” kata dia, Minggu (30/8).

Menurutnya, seragam tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus bantuan dari pemerintah kepada seluruh guru honorer dan memang sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya melalui perwakilan seluruh Ketua DPC PGHM Lampung Selatan pada Senin (31/8) akan bersama-sama ke gedung DPRD untuk meminta klarifikasi kepada dewan terkait alasan pencoretan pengadaan seragam itu.

Sementara, Ketua DPC PGHM Kecamatan Sidomulyo, Setiawan, mengatakan para guru honorer memang sangat kecewa dengan tidak disetujuinya pengadaan bantuan seragam itu.

Melihat anggaran, kata dia, nilai pengadaan seragam itu relatif kecil tetapi mengapa tidak disetujui padahal itu sangat membantu guru honorer yang hanya berpenghasilan rendah.

“Kami sangat kecewa dengan tidak disetujuinya pengadaan seragam itu,” kata dia. Jika dilihat dari besaran APBD 2015 yang mencapai Rp1,8 T, apalah artinya nilai pengadaan seragam kami itu,” ungkapnya lirih.

Setiawan mengaku mengetahui kalau para anggota fraksi yang menolak pengadaan itu berasal dari partai koalisi yang mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di pilkada serentak Tahun 2015.

“Seharusnya kami jangan menjadi korban politik yang saat ini sedang berlangsung,” tambahnya.

Ia menambahkan, pada pilkada ini pihaknya tidak akan memilih calon kepala daerah yang tidak memikirkan nasib guru honorer namun tidak juga memilih calon kepala daerah yang hanya mengumbar janji yang tidak realistis.

Sementara salah satu guru honorer, Nurul Aini, mengaku kecewa dengan tidak disetujuinya pengadaan seragam tersebut.

“Pengadaan seragam itu meringankan beban kami guru honor yang berpenghasilan rendah,” tambah dia.

Sebelumnya, sejumlah fraksi menolak untuk membahas pengadaan seragam guru honor, ketua RT dan kader posyandu pada saat pembahasan di badan anggaran DPRD Lampung Selatan.

Yang menolak pengadaan seragam itu yakni Bejo Komisi A dari Fraksi Partai PAN, Andi Komisi A dari Fraksi Partai PKS dan Sunyata Komisi A dari Partai PDI-Perjuangan.

(row)