Tak Serahkan LADK, PPP, PKPI dan Garuda Terancam Diskualifikasi

Tak Serahkan LADK, PPP, PKPI dan Garuda Terancam Diskualifikasi

285
0
BERBAGI

KALIANDA – Tiga partai, yakni PKPI, PPP dan Garuda wilayah Kabupaten Lampung Selatan terancam tidak dapat mengikuti kontestasi pada pemilu April 2019 mendatang. Hal ini menyusul penolakan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh partai-partai tersebut oleh KPU setempat, Minggu (23/9/2019).

Untuk Garuda dan PKPI, penolakan penyerahan LADK dikarenakan limit waktu yang telah ditentukan hingga pukul 18.00 wib.

Hingga limit, perwakilan dari 2 partai tersebut tidak hadir di seketariat KPU setempat.

Sedangkan untuk PPP, syarat penyerahan LADK berupa beberapa dokumen tidak dapat dipenuhi oleh partai besutan Rohmaruziy itu.

Ketua KPU Lampung Selatan, Abdul Hafidz kepada wartawan mengatakan, dari 16 partai peserta pemilu 2019, hanya ada 13 partai yang telah menyerahkan  LADK. “Hasil penyerahan LADK hari ini oleh 13 partai, selanjutnya akan kami laporkan ke KPU pusat melalui KPU Provinsi,” ujar Abdul Hafidz.

“Kalau untuk PPP, walau hadir tidak melebihi waktu deadline, tapi berkas LADK yang diserahkan ke kami tidak lengkap bahkan nyaris nihil. Karena berkas LADK yang diserahkan itu harus distempel dan ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris partai,” kata anggota KPU Mislamudin menambahkan.

Sementara, Komisioner Bawaslu Lampung Selatan, Iwan Hidayat menjelaskan jika masalah penyerahan LADK ini bukanlah harga mati. Menurut dia, masih ada langkah lain yang bisa ditempuh oleh pihak partai agar tetap bisa berkompetisi di agenda demokrasi 5 tahunan itu. Dikatakan Iwan, Bawaslu dalam waktu dekat akan melakukan mediasi terhadap permasalahan penyerahan LADK ini.

“Jika dalam mediasi terjadi kata sepakat, maka partai-partai tersebut akan dipersilahkan mengikuti tahapan selanjutnya yang dilaksanakan oleh KPU,” terang Iwan.

Namun, sambung Iwan, jika tidak terjadi kesepakatan, maka partai bisa melakukan ajudikasi dengan melakukan gugatan ke bawaslu. “Jika ada gugatan, maka prosesnya nanti akan melibatkan beberapa pihak dan cukup memakan waktu. Sehingga, jika gugatan partai dikabulkan, maka KPU wajib melaksanakan keputusan Bawaslu, meski tahapan-tahapan reguler KPU telah dilaksanakan,” jelas Iwan.

Seperti misal, kata Iwan, masa perbaikan LADK ini kan dijadwal hingga 27 September, jika keputusan Bawaslu menerima gugatan partai melewati tanggal tersebut, KPU tetap wajib mengakomodir menerima berkas LADK partai-partai itu.

“Tapu, jika keputusan Bawaslu menolak gugatan partai, maka pihak partai masih bisa melakukan upaya hukum lain dengan cara banding ke Bawaslu Provinsi Lampung,” tukas Iwan.

Untuk diketahui, sesuai dengan PKPU no 24 tahun 2018, pada pasal 67 memuat sanksi bahwa, partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan, KPU/KIP Kabupaten /Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana yang dimaksud pasal 38 ayat (8) dikenai sangsi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

 

(row)