Bawaslu Lamsel : ASN, Kades dan Penyelenggara Pemilu Boleh Hadiri Kampanye

Bawaslu Lamsel : ASN, Kades dan Penyelenggara Pemilu Boleh Hadiri Kampanye

100
0
BERBAGI

KALIANDA – ASN, Kepala Desa beserta Perangkat dan Penyelenggara Pemilu dibolehkan hadir dalam kampanye peserta pemilu. Bagi ASN, Kepala Desa dan perangkatnya dibolehkan hadir, dengan catatan dalam kapasitas pribadi. Sedangkan untuk penyelenggara pemilu dibolehkan hadir dalam kapasitas tugas dan jabatan.

“Larangan bagi mereka (ASN dan Kades) adalah terlibat atau dilibatkan dalam suksesi salah satu peserta pemilu, baik langsung maupun tidak langsung. ASN dan Kades serta perangkatnya dibolehkan hadiri kampanye dalam kapasitas pribadi. Sebagai individu, sebagai warga negara boleh-boleh saja hadir sesuai amanat konstitusi ,” kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan, Iwan Hidayat, Sabtu (22/12/2018).

Untuk itu, terus Iwan, dalam menghadiri kampanye, tentu wajib mempertimbangkan hari dan jam kerja bagi ASN dan kades serta perangkatnya, dan tidak boleh mengenakan simbol-simbol lembaganya.

“Namun begitu, ASN, Kades dan perangkatnya dalam menghadiri kegiatan kampanye, dilarang ikut aktif mengkampanyekan, menyampaikan visi-misi dan mengajak memilih calon dari salah satu peserta pemilu,” tukas Iwan seraya mengatakan boleh hadir di kampanye tapi sifatnya harus pasif.

Berbanding terbalik, bagi penyelenggara pemilu di semua tingkatan dibolehkan hadiri kampanye, dengan kewajiban mengenakan pakaian lembaga lengkap dengan ID-Card (tanda pengenal) jika ada misal Panwascam dan PPK pada kampanye tingkat Kecamatan dan PPL serta PPS pada kampanye tingkat desa.

“Jadi dalam kapasitas menjalankan tugas dan jabatan, penyelenggara pemilu di semua tingkatan boleh menghadiri kampanye peserta pemilu. Tapi ingat ya, konteksnya dalam rangka melaksanakan tugas dan jabatan,” imbuh pria asal Palas Sukaraja ini.

Menurut Iwan, kehadiran penyelenggara pemilu pada konteks tugas melakukan pengawasan, untuk memastikan seluruh rangkaian acara kampanye dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini sesuai Dldalam UU 7 tahun 2017 pasal 307 sd pasal 316. Diatur sinergitas antara Panwascam dan PPK serta PPL dan PPS.

Panwas yang merekomendasikan jika terjadi pelanggaran ke PPK atau PPS. PPK dan PPS yang dapat menghentikan kegiatan kampanye tergantung urgensinya.

“Misal dalam suatu kegiatan kampanye, jika ada temuan pelanggaran yang sesuai diperaturan dapat dihentikan kegiatannya, maka pengawas ditiap tingkatannya, akan merekomendasikan pemberhentian kegiatan tersebut ke penyelenggara pemilu sebagai ekekutor. Ini berlaku bagi penyelenggara pemilu disemua tingkatan daerah, seperti tingkat KPU Kabupaten dan Bawaslu, Panwascam dan PPK, serta PPS dan PPL untuk tingkat desa,” beber Iwan.

Untuk itu, sambung Iwan, bagi warga masyarakat jika menemukan indikasi dugaan pelanggaran dalam pemilu untuk dapat segera melaporkan ke Bawaslu, atau jajarannya dibawah baik Panwascam mau pun PPL.

 

(row)