Pilkada Lamsel Diprediksi Munculkan 3 Koalisi Parpol, Berikut Ulasannya (Bagian 1)

Opini oleh : ricky oktoro Wiwoho
(Wartawan Madya)

KALIANDA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Selatan yang bakal dihelat serentak pada Rabu 27 November mendatang, diprediksi hanya bakal memunculkan 3 poros koalisi parpol besar dalam mengusung calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak 2024. Tiga poros koalisi parpol itu adalah PDIP, Gerindra dan Golkar.

Hal ini mengingat, dengan kuota 50 kursi yang tersedia di DPRD Lamsel, hanya 8 parpol yang berhasil mendudukkan kadernya dalam pemilu 2024. Dari 8 parpol tersebut, yakni 1 Gerindra (9), 2 PDIP (8), 3 Golkar (7), 4 PAN (6), 5 PKB (6), 6 Demokrat (5), 7 Nasdem (5) dan 8 PKS (4), ternyata tidak ada satupun yang mampu memperoleh 10 kursi atau 20% sebagai syarat mengusung sendiri bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada 2024.

1. PDIP

Poros koalisi pertama yang kita bahas adalah PDIP. Tak dapat ditampik, modal utama partai moncong putih ini digadang-gadang sebagai salah satu poros dalam koalisi besar itu adalah sosok sang kandidat petahana, Hi Nanang Ermanto yang merupakan kader PDIP tulen. Bahkan Nanang Ermanto yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati hasil pilkada 2020 silam merupakan Ketua DPC PDIP setempat.

Sebagai petahana, tentunya Nanang Ermanto dianggap sebagai kandidat terkuat. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah faktor pendukung, seperti petahana tentu lebih dikenal publik. Apalagi mengingat sempitnya waktu antara pelaksanaan Pilkada dengan Pemilu yang hanya berselang 287 hari.

Ditambah lagi masa kampanye resmi yang terbatas akan tambah menguntungkan bagi kandidat petahana. Tidak seperti kandidat penantang, kandidat petahana tidak begitu memerlukan waktu yang panjang untuk melakukan sosialisasi, karena petahana sudah memiliki modal popularitas dan elektabilitas yang mumpuni untuk maju lagi pada Pilkada selanjutnya.

Sebagai kandidat incumben, tak bisa dipungkiri salah satu keuntungan terbesarnya adalah power yang dimilikinya sebagai kepala daerah di pemerintahan. Sebagai Bupati tentunya memiliki segudang kewenangan yang ada di tangannya, yang tentunya berbanding lurus dengan membawa manfaat dalam kontestasi pilkada.

Kemudian karir selama menjabat ditambah ingatan publik yang masih dan hanya mengenal petahana sebagai kepala daerah, serta jejak pembangunan selama menjabat merupakan investasi politik yang luar biasa untuk dipanen dalam pilkada.

Yang terakhir, adalah besarnya dukungan partai politik (parpol) ke kandidat petahana. Karena dapat dipahami, Parpol saat menentukan arah dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah, tentu pertimbangan pertamanya adalah kemenangan. Parpol akan lebih memilih mendukung calon yang memiliki kemungkinan menangnya lebih besar.

Sebelum memutuskan mendukung atau mengusung calon kepala daerah, biasanya partai politik akan melihat hasil survei elektabilitas. Dari hasil survei tersebut, barulah partai politik menentukan pilihannya kepada siapa dukungan itu diberikan.

Jadi jika pertimbangan awalnya adalah kemenangan, tentu yang dipilih adalah kandidat yang memiliki elektabilitas tertinggi. Jika kembali lagi menilik hasil survei, maka kandidat petahana akan lebih berpeluang mendapatkan banyak dukungan dari parpol. Banyak atau minimnya dukungan parpol, tentunya akan memengaruhi kekuatan mesin politik calon kepala daerah.

Parpol diketahui memiliki infrastruktur yang sudah mapan mulai dari tingkat elite hingga ke akar rumput. Infrastruktur tersebut kemudian bisa dimanfaatkan dan diberdayakan untuk menggalang kemenangan bagi calon yang diusung. Para kader beserta organ-organ parpol bisa digerakkan untuk mengampanyekan kandidat dan menjemput suara di lapangan. Pada akhirnya semakin banyak mesin politik yang bekerja maka semakin besar peluang kemenangan itu diraih.

2. Gerindra

Poros koalisi yang kedua adalah Gerindra. Patut diakui, kemenangan ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto dalam pilpres 2024 menimbulkan euforia kemenangan bagi kader dan simpatisannya di daerah. Efek serupa juga pernah dirasakan Demokrat saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden pada gelaran pilpres 2004, hingga puncaknya Demokrat menang pemilu dalam helatan pileg 2009 dan SBY terpilih dalam pilpres untuk kali keduanya.

Di Lampung Selatan, efek Prabowo membawa raihan kursi Gerindra melonjak signifikan dalam pileg 2024 ini, dari pileg sebelumnya pada 2019 hanya mampu meraih 5 kursi, kini Gerindra disebut-sebut merajai DPRD Lamsel dengan raihan kursi terbanyak dengan capaian 9 kursi atau meningkat 90% dari pileg sebelumnya. Fakta ini merupakan modal kuat bagi Gerindra untuk mengusung kadernya maju dalam pilkada Lampung Selatan 2024.

Lalu kemudian, siapa kandidat Gerindra dalam pilkada nanti yang dinilai mumpuni untuk menantang petahana?

Adalah Hendry Rosyadi atau familiar disapa Hero belakangan santer disebut-sebut bakal maju dalam pilkada dari Gerindra dengan klaim bakal berkoalisi dengan PAN. Hero sejatinya adalah kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Lampung Selatan hingga 2 periode, dengan catatan terpilih sebagai Ketua DPC PDIP sejak 2009 yang kemudian menjabat sebagai ketua DPRD untuk periode 2014-2019 kemudian periode 2019-2024, dengan rekam jejak pada periode 2009-2014 Hero hanya duduk sebagai wakil ketua I DPRD, tersisih oleh Demokrat.

Persiapan Hero untuk pilkada 2024 banyak dinilai kalangan dipersiapkan dengan sangat matang dan penuh perhitungan. Bahkan salah satu persiapannya, Hero bahkan tidak maju sebagai caleg dari partai manapun pada pemilu 2024. Pasca tak lagi menjabat sebagai Ketua DPC PDIP pada 2019 lalu, Hero sempat santer di isukan merapat ke PAN dengan dukungan dari sang Ketum yang merupakan sama-sama putra daerah.

Isu ini kemudian berbalik 180 derajat jelang pileg 2024, Hero dikabarkan aktif ‘bergreliya’ menangkan salah satu caleg dari Gerindra untuk DPR RI yang notabene adalah putri dari salah satu tokoh adat di Lampung Selatan yang juga menjabat sebagai perwira tinggi di kepolisian.

Dengan meraih dukungan dari sejumlah tokoh yang berasal dari putra daerah itu, Hero dinilai memiliki modal awal yang cukup bagus untuk capaian suara bulat hingga 70-80 % suara dari pemilih dari kalangan warga asli Lampung.

Namun, sejumlah catatan ketertinggalan Hero sebagai kandidat penantang harus juga dapat segera diatasi, mengingat helatan pilkada hanya tinggal menghitung bulan saja.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memulai segalanya lebih awal. Waktu kampanye memang terbatas, tapi bukan berarti kandidat penantang tidak bisa bergerak lebih awal untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Kandidat bisa melakukan sosialisasi ke publik lebih awal, misalnya, dengan turun ke masyarakat dan memasang baliho sebagai bakal calon kepala daerah. Kandidat penantang juga bisa berkampanye di media sosial dengan membuat konten-konten menarik seputar rekam jejak dan personal branding dirinya sebagai bakal calon kepala daerah.

Selain itu, kandidat juga bisa memenuhi ruang publik dengan menjadi narasumber di berbagai kanal media untuk dapat menuangkan wacana, opini, dan gagasan terkait pembangunan di daerahnya. Dengan demikian, kandidat penantang sudah bisa dikenal oleh publik tanpa harus melanggar aturan main.

Langkah kedua adalah kandidat penantang harus segera membungkus tiket pencalonan dan mendapatkan banyak dukungan parpol. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa bandul dukungan parpol akan lebih berat mengarah ke kandidat petahana. Jadi wajib hukumnya bagi kandidat penantang untuk segera membangun relasi dan konsolidasi politik ke berbagai parpol maupun simpul-simpul masyarakat.

Namun demikian, yang perlu diingat cost politic yang sangat mahal. Mengingat langkah- langkah itu semua memang sangat memerlukan sumber daya yang sangat besar, baik itu dari finansial maupun sumber daya manusia yang turut mendorong pelaksanaan langkah-langkah tersebut terlaksana dengan baik sebagai upaya raihan kemenangan dalam pilkada.

3. Golkar

Poros koalisi parpol yang ketiga adalah Golkar. Partai berlambang pohon Beringin itu disebut-sebut dapat menjadi poros koalisi ketiga, mengingat kandidat petahana dalam pemilihan Gubernur Lampung adalah ketua DPD Golkar Provinsi Lampung, yaitu Arinal Djunaidi. Dimana diketahui, keseluruhan tahapan pelaksanaan Pilgub Lampung dan Pilbup Lampung Selatan dilaksanakan secara berbarengan atau serentak.

Perlu dipahami, koalisi parpol pengusung Pilbup tak akan lari jauh dari koalisi parpol pengusung Pilgub. Maka akan menjadi aneh jika koalisi parpol di Pilkada Pilgub dan Pilbup saling bertentangan. Untuk itu, Golkar diprediksi akan mengambil keuntungan dengan mendorong kadernya maju dalam kontestasi, baik itu sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati di daerah-daerah potensial lumbung suara bagi partai besutan Airlangga Hartarto ini. Ibarat pepatah, sekali mendayung 2 pulau terlampaui.

Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, siapkah bakal calon kepala daerah Golkar yang digadang-gadangkan untuk maju dalam pilkada bupati dan wakil bupati Lampung Selatan 2024?

Sesuai dengan surat DPP Partai Golkar dengan Nomor: Sprin-1369/DPP/Golkar/III/2024 yang ditujukan ke DPD Golkar Tingkat I tertanggal 21 Maret 2024, DPD tingkat I diminta menyampaikan saran dan masukan terhadap nama-nama (Bacakada/Bacawakada) yang sudah terdata di Korbid Pemenangan Pemilu dan sudah mendapat surat tugas dari DPP Partai Golkar.

Di dalam surat yang sama, ada nama Benny Raharjo yang notabene Ketua DPD II Golkar Lampung Selatan dan Agus Sutanto wakil ketua II DPRD Lamsel yang baru saja terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung pada pemilu 2024. Keduanya telah terdata di Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP partai Golkar sebagai bakal calon bupati. Bahkan keduanya dalam surat tersebut sudah diberi sangu surat tugas.

Padahal sebelumnya, banyak pihak menganggap mantan Bupati Lamsel periode 2010-2015 Rycko Menoza SZP yang bakal digadang-gadangkan untuk maju sebagai kandidat kepala daerah di Lamsel. Namun prediksi ini agak meleset dengan kejutan terpilihnya RM sebagai legislator Senayan.

Tak hanya itu, secara tersirat RM kepada LR cenderung lebih memilih pilwakot Bandar Lampung dibanding pilkada Lamsel, dengan segala pertimbangannya. Hal ini juga sesuai dengan surat DPP tadi yang mencantumkan bahwa RM sebagai bakal calon walikota bersama 2 kader lainnya, yakni Yuhadi dan Azwar Yacub.

(Bersambung Bagian 2)