KALIANDA – Kepala Dinas PMD (Pemberdayan Masyarakat Desa) Kabupaten Lampung Selatan, Erdiansyah SH MH menyebutkan realisasi pencairan keseluruhan tahap DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) ke-248 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Lamsel tahun 2021 ini dapat terserap 100%.
Ditemui di ruang kerjanya, mantan Plt Sekwan ini mengungkapkan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan kekompakan pegawai PMD hingga dapat bersinergi dengan pemerintahan desa.
“Alhamdulillah untuk penyaluran DD dan ADD tahun ini dapat berjalan lancar tanpa halangan yang berarti. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terkait. Sedangkan harapannya kedepan untuk dapat berjalan lebih baik lagi,” tukas alumnus SMAN1 Kalianda 1998 ini, Rabu 28 Desember 2021.
Erdy menjelaskan, penyerapan pagu DD untuk tahun ini sebesar Rp 262.758.029.000 sedangkan ADD sebesar Rp138.222.957.920. Dengan realisasi penyerapan anggaran tersebut, terus Erdy, harapannya tentu berbanding lurus dengan hasil maksimal yang bakal dicapai oleh pemerintahan desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
“Sesuai dengan arahan Bupati Lampung Selatan, bapak Hi Nanang Ermanto bahwa desa agar dapat memaksimalkan DD dan ADD untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat. Maka dengan penyerapan yang maksimal akan didapatkan juga hasil yang maksimal. Kalau tidak terserap, maka manfaat dari pengelolaan anggaran tersebut tentunya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat desa,” imbuh Erdy.
Dalam kesempatan itu, mantan Camat Kalianda dan Penengahan ini menyampaikan 3 program prioritas untuk pemerintahan desa pada tahun 2022.
Yakni, Desa Pintar (D’Star), Desa Wisata (Desta) dan Desa Swasembada Gizi atau Desi.
“Kedepan, kita juga akan fokus dalam mendukung 17 Sustainable Development Goals atau SDGs Desa. Karena ini masuk dalam isu global, yang mengusung pembangunan berkelanjutan,” jelas Erdy.
“Mulai tahun depan, PMD juga akan mendorong supaya target seluruh desa dapat menyediakan sarana swasembada gizi berupa lumbung gizi desa, dalam rangka percepatan penurunan kasus stunting,” katanya.
Khusus untuk 22 desa lokus stunting itu, terus Erdy, memang yang diwajibkan menyediakan sarana swasembada gizi. Kendati demikian, Erdy mengungkapkan rencana untuk mendorong semua desa dapat turut merealisasikan di masing-masing desa.
“Memang yang diwajibkan hanya bagi desa yang di wilayahnya ditemukan kasus stunting. Tapi kita berfikir akan menjadi lebih baik lagi jika semua desa dapat memiliki lumbung gizi desa. Manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, baik itu pencegahan maupun untuk peningkatan gizi masyarakat,” tandasnya.
(row)
