Daerah  

Desa Baru Ranji Prioritaskan Infrastruktur

MERBAUMATARAM –  Desa Baruranji Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, untuk program pembangunan di tahun 2021 memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur, peningkatan bidang kesehatan, perekonomian dan sosial.

“Prioritas desa kami untuk 2021 selain pembangunan fisik infrastruktur, kami juga prioritaskan bujet kegiatan sosial. Hal ini sebagai langkah antisipasi jika kondisi serta dampak pandemi Covid-19 berkepanjangan,” kata Kepala Desa  Baruranji, Erwin saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun anggaran 2021 di Aula Balai Desa setempat, Kamis 5 November 2020.

Terungkap dalam Musrenbangdes, proyeksi anggaran tahun 2021 mendatang, Desa Baruranji akan melanjutkan pembangunan jalan Hotmix yang tertuda akibat dampak Covid-19 di tahun 2020 yang pekerjaannya baru terselesaikan sekitar 500 meter. Dimana sebelumnya ditargetkan sepanjang 1 Kilometer. Selain itu, juga akan membuat dua titik sumur bor untuk penyediaan air bersih bagi warga Desa setempat. Untuk bidang perekonomian.

Desa itu juga mengusulkan untuk pengembang biakan ternak, seperti 15 ekor induk Sapi, 30 ekor induk Kambing dan 500 ekor Itik serta 2000 batang bibit pohon Alpukat. Untuk bidang Sosial, desa Baruranji juga mengusulkan 1 (satu) Unit Ambulance Desa, 1500 titik Lampu penentangan jalan, 100 Unit bedah rumah, rehab bangunan untuk 7 (tujuh) Masjid, selain itu Desa Baruranji pun mengusulkan agar status Puskesmas Merbau Mataram yang sebelumnya sebagai Puskesmas jalan bisa menjadi Puskesmas Rawat Inap.

“Selain mengakomodir usulan kegiatan baru, namun kami juga tetap memproyeksikan lanjutan kegiatan yang tertunda karena imbas dialihkannya sejumlah dana desa untuk penanganan Covid-19 yang mulai merebak pada awal Maret silam,” imbuh Erwin.

Sambung Erwin, untuk bidang Perekonomian desa tersebut, mengutamakan untuk  pengembang biakan  ternak, seperti  Itik, kambing dan sapi serta bibit Alpukat.

“Dengan adanya usaha pengembang biakan ternak dan penanaman 2000 batang bibit Alpukat di Desa Baruranji, diharapkan bisa menambah penghasilan ekonomi warga Desa, “tuturnya.

Pada kesempatan itu juga, saat berlangsungnya Musrenbangdes Baruranji, Camat Merbau Mataram, Heri Purnomo.SKM menegaskan. Sebelumnya kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Desa itu menerapkan sistem Top Down,  yakni dari atas kebawah. Namun saat ini sistem kebijakan Pemerintah itu sudah dirubah menjadi Button Up, yaitu dari bawah ke atas.

“Tujuan Pemerintah agar semua pembangunan itu benar-benar berdasarkan dari usulan masyarakat mulai dari Dusun hingga Desa dan hasil dari Musrenbangdes, akan dibawah ke Musrencam hingga Musrenkab,” jelas mantan Kepala Puskesmas Tanjung Bintang ini.

Sebelumnya, terus Heri, kebijakan Pemerintah untuk Pembangunan di Desa itu dalam format 4-2-2 dalam pengertian, 4 untuk Infrastruktur, 2 untuk Perekonomian dan 2 untuk Sosial. “Namun, sekarang kebijakan Pemerintah berubah menjadi, 5.5.5 yaitu, 5 bidang Insfratruktur, 5 bidang Perekonomian dan 5 bidang Sosial,” terang pria berkumis ini.

Dia menambahkan, tertundanya realisasi apa yang sudah masuk pada Musrenbangdes tahun sebelumnya seperti pada tahun 2019 yang tidak terealisasi pada tahun 2020 terutama untuk bidang Infrastruktur, padahal semua sudah masuk dalam E’ Planing yang seharusnya bisa direalisasikan di tahun 2020, namun dikarenakan dampak wabah Covid-19 akhirnya semua tertunda.

“Untuk tahun 2021 ini Pemerintah mengutamakan bidan pembangunan Infrastruktur, terutama Insfratruktur  yang belum  selesai di tahun 2020 akan dilanjutkan dan direalisasikan pada tahun 2021, misal pada yg tahun 2020 ini  Desa Baruranji di DD tahap I (satu)  membangun jalan Hotmix yang seharusnya sepanjang 1 (satu) kilo meter tapi  karena dampak Covid-19 itu  baru terlaksana sekitar 500, nanti pada tahun 2021 itu harus diselesaikan, ” Imbuhnya.

Turut hadir dalam  acara Musrenbangdes  Camat Merbau Mataram Heri Purnomo.SKM, Kapolsek Merbau Mataram Iptu Aspul Iswan, Kades Baruranji Erwin, Danramil yang diwakili oleh Babinsa Merbau Mataram, UPT Pertanian, Pendamping Desa, jajaran PKK, BPD, Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda serta Aparatur Desa setempat.

(Neng Fitri)