BANDARLAMPUNG – Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Bandar Lampung, Tole Dailami benarkan volume atau besaran penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) ke keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah kerjanya hanya 7 Kg beras dan 1,5 Kg telur. Menurut dia, volume komoditi itu sesuai dengan harga kualitas yang diterima KPM.
“Itu kan beras premium, dengan harga pasaran Rp 13 ribu. Coba saja dikalkulasikan, ditambah lagi jumlah telur yang diterima,” kata dia saat dikonfirmasi terkait aksi unjuk rasa dugaan penyimpangan penyaluran BPNT, Selasa (15/10/2019).
Kendati demikian, Tole membantah ada pengkondisian terhadap suplier tertentu untuk memasok beras ke e-warong. Dijelaskannya, ada 2 type e-warong di Bandar Lampung, yakni kelompok usaha bersama (KUBE) dari KPM yang merupakan binaan dinsos, dan ada agen BRIlink bentukan bank penyalur yang difungsikan sebagai e-warong karena kepemilikan mesin EDC (elektronik data capture).
“Kita pakai sistem pasar bebas, ada suplier pun bukan dari kita, melainkan kesepakatan dari e-warong. Ini dalam konteks e-warong binaan dinas, kalo dari agen bank saya kurang paham,” imbuh Tole seraya mengaku lupa nama perusahaan suplier beras tersebut.
Sebelumnya, sekelompok massa yang menamakan diri Komite Aksi Kawal Program Jokowi (KAKPJ) menuntut Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Tole Dailami mundur. Tuntutan mundur ini terkait dengan dugaan penyimpangan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) tidak sesuai dengan nilai bujet bansos sebesar Rp110 ribu per KPM setiap bulannya.
“Ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya menerima 7 Kg Beras dan 1,5 Kg telur oleh penyalur dan ada juga yang hanya mendapatkan 5 Kg Beras dan 1,5 Kg telur, ada pula yang mendapatkan hanya 5 Kg beras dan 1 kg telur. Sedangkan beras itu hanya berkualitas medium. Ada apa ini, hingga teganya memakan hak rakyat kecil,” ujar koordinator lapangan, Faizal dalam orasinya di depan kantor Walikota Bandar Lampung, Selasa (15/10/2019).
(row)
