Daerah  

Elemen Masyarakat Tanggapi Kinerja Penanganan Covid-19 di Lamsel

KALIANDA – Ketua Forum Komunikasi Wartawan Lampung Selatan (Fokwal), Newton A menilai   lemahnya kinerja Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten terkait penanganan dan pencegahan Virus Corona akibat kurangnya sense of crisis orang-orang dekat bupati melihat potensi hingga perkembangan Covid-19. Menurut mantan wartawan Radar TV ini, bupati yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas penanganan Covid hendaknya disajikan data, informasi dan masukan yang proporsional.

“Itu kan orang-orang dekat bupati, para pejabat itu semua orang pintar dengan segala macam gelar akademisi. Artinya memiliki kapasitas untuk memberikan masukan dengan segala pertimbangan yang objektif, bahwa saat ini dalam kondisi darurat. Mana yang diperlukan tindakan yang sifatnya segera, mana yang menjadi prioritas. Meski laporan dan masukan tersebut buat atasan tidak nyaman, tapi laporan tersebut bisa menyelamatkan. Jangan bisanya hanya buat laporan ABS (Asal Bapak Senang) donk,”  kata Newton kepada Lampung Raya, Kamis 29 Juli 2021.

Dalam kesempatan itu, Newton pun meminta kepada Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto untuk tidak menilai negatif media-media yang memberikan kritik atas kinerja pemerintah daerah. Dikatakan Newton, idealnya media-media tersebut dijadikan sebagai filter bahan pembandingan atas laporan-laporan bawahannya.

“Laporan-laporan dari OPD bisa dikroscek dibandingkan dengan pemberitaan media. Ya namanya bawahan, situasi yang dilaporkan cenderung yang menguntungkan dirinya, pokoknya minimal tidak disemprot pimpinan. Tapi hal itu merugikan bupdate arena tidak disajikan data dan informasi yang objektif. Sehingga segala tindakan dan keputusan yang diambil terkadang dinilai kurang pas,” imbuh mantan pengurus DPC PDIP Lamsel ini.

Seperti penanganan Covid, terus Newton, grafik menunjukkan angka kenaikan kasus hari per harinya. Sebagai suatu peristiwa fenomenal harusnya cepat dapat ditanggapi.

“Harusnya apa yang harus dilakukan sudah diketahui, seperti pencegahan dengan mengurangi mobilitas masyarakat dengan mengeluarkan seperti surat edaran atau pun peraturan hukum lainnya. Sedangkan untuk penanganan dorong OPD untuk segera bekerja cepat. Laksanakan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga segala masalah dapat diminimalisir,” pungkasnya.

(row)