KALIANDA, Lampungraya.id – – APBD adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan pelayanan yang paling kongkrit yang menunjukkan prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
Dari APBD akan sangat mudah
dikenali, apakah pemerintah daerah masih berorientasi kepada aparatur birokrasi atau sudah mengarah kepada kebutuhan publik, walaupun selanjutnya rakyat masih akan bertanya kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PAN, Halim Nasai saat menyampaikan pandangan fraksinya pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD Lampung Selatan tahun anggaran 2023 oleh Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kab. Lampung Selatan Agus Sartono didampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto dan Wakil Ketua III Waris Basuki serta dihadiri sebanyak 35 anggota dewan secara langsung atau virtual itu diputuskan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Kamis (6/10/2022)
Sedangkan Bupati Nanang Ermanto menyampaikan Nota Keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2023 secara virtual zoom meeting dari Aula Rajabasa Kantor Bupati setempat.
Menurut Fraksi PAN yang di sampaikan oleh juru bicaranya, hakekat APBD adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Atas dasar itulah, sebagai manifestasi dari komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.” ujarnya.
“Maka kami DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memanfaatkan secara optimal atas semua Pendapatan dan Penerimaan untuk program-program prioritas dan
vital baik fisik maupun non fisik yang semua bermuara untuk kepentingan masyarakat serta ikut membantu memecahkam masalah yang dihadapi masyarakat, dan memfasilitasi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.”ujar Halim dalam penyampaian pandangan umum fraksinya.
Selain itu Fraksi PAN jug secara khusus mengkoreksi sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
Dikatakan hal ini penting mengingat keberhasilan sektor ini akan menunjang kwalitas kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Situasi saat ini, kondisi jalan antar desa – desa dan antar kecamatan memperihatinkan.
“Untuk itu Fraksi PAN mengusulkan agar Anggaran Program Infrastruktur lebih diprioritaskan.”kata Halim di akhir pandangan umum fraksinya itu.
(Red)
