Home Daerah Istri Perangkat Pekon Nikmati BST, Komisi IV DPRD Pringsewu minta Dinsos Evaluasi

Istri Perangkat Pekon Nikmati BST, Komisi IV DPRD Pringsewu minta Dinsos Evaluasi

44 views
0
Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu lakukan evaluasi terhadap proses pendataan dan usulan KPM BST yang disampaikan kepala pekon

PRINGSEWU – Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu meminta, Dinas Sosial (Dinsos) setempat memberikan bimbingan dan arahan kepada aparatur desa/pekon, dalam proses pendataan warga calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Bimbingan dan arahan dimaksudkan supaya, dalam penyaluran BST tidak disiasati oleh perangkat dan bisa tepat sasaran.

Hal itu dikemukakan Suryo Cahyono, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu menanggapi soal dugaan adanya istri perangkat pekon di nusawungu yang ikut menikmati BST.

“Kalau secara aturan, perangkat pekon memang tidak boleh menerima BST. Tapi, apa yang terjadi di nusawungu, ini lebih kepada masalah etika moral”, sebut Suryo kepada wartawan Lampungraya.id., di sela-sela mengikuti kegiatan bulan Bung Karno di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu, Minggu (21/06/20).

Menurut Suryo, apa yang terjadi di Pekon Nusawungu seyognyanya bisa menjadi flash back bagi Dinsos Pringsewu.

“Harus dilakukan evaluasi menyeluruh, sehingga kedepan tidak akan lagi terjadi siasat mensiasati dalam pendataan warga calon penerima BST. Inspektorat juga sedianya bisa memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penyaluran BST ini benar-benar bisa tepat sasaran”, ucap Suryo.

Agus Purnomo, Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasipas pada Dinsos Kabupaten Pringsewu mengatakan, proses pendataan calon KPM BST, jadi kewenangan dari pihak pekon.

“Dalam hal ini, pekon mengusulkan data nama-nama baik yang sudah masukan DTKS maupun Non DTKS kepada Dinsos pringsewu. Kita juga minta kepala pekon melampirkan surat pernyataan, kalau data yang diusulkan merupakan warga miskin dan tidak mampu”, sebut Agus.

Surat pernyataan yang dibuat oleh kepala pekon lanjut Agus, memang tidak memiliki kekuatan hukum lantaran hanya sebatas ditanda tangani oleh kepala pekon dan di cap.

“Tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat pernyataan itu, tidak di atas matrai. Kami hanya sebatas meng-input data untuk disampaikan ke Pusdatin Kemensos”, jelas Agus.

Berdasarkan data yang dimiliki wartawan Lampungraya.id., dan setelah dilakukan cross check ke lapangan, enam dari 75 KPM BST DTKS di Pekon Nusawungu, kuat dugaan masih terikat perkawinan dengan kepala dusun (Kadus), Kepala Urusan (Kaur), carik hingga kepala pekon setempat. (Ful)