PRINGSEWU – Kali pertama, aksi mahasiswa di Pringsewu yang tergabung kedalam Ikatan Mahasis Muhammadiyah (IMM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perwakilan sejumlah kampus di Pringsewu mendapat pengawalan ketat dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkup Pemkab Pringsewu.
Para pejabat yang ikut mengawal jalannya aksi yang digelar sekitar pukul 09.00 WIB di trotoar Pendopo Pringsewu ini yakni Asisen I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Andi Wijaya dan dua staf ahli bupati yakni Relawan dan Malian Ayub.
Kemudian, Kepala Disdukcapil, Nazri.,SH, Kepala BKPSDM, Ani Sundari, Kepala Kesbangpol, Sukarman, Plt Kepala Disnakertrans, Fauzan, Kasatreskrim, AKP. Sahril Paison, Kasat Intelkam Polres Pringsewu, Iptu Darwin serta puluhan personil anggota Polres Pringsewu.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Wijaya mewakili Pemkab Pringsewu menyatakan, mengapresiasi aksi mahasiswa yang dilakukan. “UU Omnibus Law merupakan isu nasional. Saya mendukung dengan gerakan aksi mahasiswa hari ini”, ucap Andi Wijaya dihadapan massa aksi.
Usai memberikan tanggapan, Andi Wijaya diikuti pejabat lainnya langsung meninggalkan massa aksi yang secara bergiliran melakukan orasi.
Tepat sekitar pukul 10.30 WIB, massa aksi yang dikomandoi oleh organ IMM ini membubarkan diri. Gurat kekecewaan terlihat dari beberapa raut muka peserta aksi yang sedianya sudah mempersiapkan diri untuk longmarch dari Pendopo Pringsewu menuju Kantor DPRD Pringsewu dan juga Kantor Bupati menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.
Selain mengusung isu nasional tentang UU Omnibus Law (Sapu Jagat), massa aksi yang sudah melengkapi diri dengan spanduk, poster dan juga sound system ini, juga mengangkat isu lokal berkaitan dengan masih lemahnya pengawasan Disdukcapil dan juga bimbingan spiritual BKPSDM terhadap para ASN.
“Isu lokal yang diusung mencermati adanya oknum ASN di Disdukcapil Pringsewu yang tertangkap nyabu dikantornya saat jam kerja. Ini jadi tamparan buat pemerintah daerah. Untuk itu, kami meminta kepada bupati segera lakukan tes urin massal terhadap ASN dan juga para TKS yang kerja dilingkup Pemkab Pringsewu”, ucap Wayon Adek Permana, Ketua PC IMM Pringsewu kepada wartawan Lampungraya.id., Kamis (08/10/20).
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan tes urin massal terhadap ASN dan juga TKS. Kemudian, meminta Bupati Pringsewu lebih serius dalam melakukan pembinaan terhadap ASN dan juga TKS. Selanjutnya, meminta anggota DPRD Pringsewu menjalankan fungsi pengawasan ketat terhadap kinerja kerja eksekutif. (Ful)
