KALIANDA (Lampungraya.id) – – Kepala Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Lampung Selatan, Arif Rahman tegaskan pihaknya belum melakukan pendistribusian komoditi Bantuan Pangan Non Tunai untuk September 2019 ini.
Dimana dketahui, sejak September ini Kementerian Sosial RI menunjuk Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai manajer suplyer BPNT di seluruh Indonesia.
Arif menyatakan, kansilog sudah siap untuk melaksanakan pendistribusian langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM) melalui e-warong tanpa pihak ketiga, atau perusahaan.
“Kami (bulog) sudah siap, untuk pelaksanaan tinggal menunggu jadwal dari dinas sosial (Lamsel),” kata Arif Rahman di sela-sela rapat pembahasan Tim Koordinasi BPNT Lampung Selatan di Aula Krakatau, Set Pemkab Lamsel, Senin (16/9/2019).
Saat disinggung mengenai sudah adanya pendistribusian BPNT untuk September tanpa melalui Bulog, Arif Rahman menolak mengomentarinya. Menurut dia, saat ini lebih baik dia fokus terhadap persiapan pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan kansilog dalam waktu dekat ini.
“Ndak pak. Karena saya fokus ke depannya saja. Minta doanya saja biar lancar, karena saya ingin beri yang terbaik buat Lamsel,” tukas mantan Kansilog Metro ini.
Sementara dalam rapat itu, Kepala Bulog Divisi Regional Lampung, Faisal mengungkapkan rencana volume pendistribusian komoditi BPNT bagi KPM di Lamsel sesuai dengan bujet anggaran Rp110 ribu, yakni beras 10 Kg dan telur 7 butir. “Nanti tidak ada lagi istilah beras medium atau beras premium. Yang disalurkan bulog adalah beras cadangan negara (BCN),” jelas Faisal.
Sebelumnya, penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) bulan September ini bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) diduga bermasalah. Program dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi keluarga tak mampu itu diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Dimana bantuan senilai Rp110 ribu hanya diterima warga sebanyak 8 Kg beras dan 6 butir telur.
Faisal, dari Komisi Aksi Kawal Program Jokowi mengungkapkan, dari hasil investigasi bahwa untuk di Lampung Selatan untuk penyaluran BPNT melalui PT Mubarokah Jaya Makmur (MJM) baru di beberapa kecamatan saja.
“Dari hasil investigasi kami baru ada sekitar 4 kecamatan yang telah menyalurkan BPNT melalui PT MJM. Di luar itu, dugaan kami ada penolakan untuk penyaluran BPNT tersebut,” ungkap Faisal seraya menyebutkan 4 kecamatan itu, yakni Kalianda, Palas, Candipuro dan Bakauheni.
(row)
