Daerah  

Kansilog Lamsel Siap Distribusikan BPNT

KALIANDA – Kepala Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Lampung Selatan, Arif Rahman mengaku optimis penyaluran komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT) ke e-warong berupa beras dan telur untuk distribusi Oktober dapat berjalan lancar.

Menurut Arif, distribusi program bansos untuk BPNT akan dilaksanakan oleh pihaknya berdasarkan surat edaran (SE) Menteri Sosial  nomor 01/MS/K/07/2019 tentang perum Bulog sebagai manager suplier penyaluran komoditas bantuan pangan non tunai dan hasil rapat tim koordinasi (Tikor) bansos pangan kabupaten.

“Kami siap untuk distribusi bulan (Oktober) ini. Tekhnisnya sesuai dengan SE Mensos dan kesepakatan hasil rapat tikor tempo hari,” ujar Arif di ruang kerjanya, Senin (14/10/2019).

Lebih lanjut dijelaskan Arif, kesepakatan dalam rapat itu antara lain, distribusi komoditi BPNT Lampung Selatan seluruhnya dilaksanakan oleh kansilog dengan volume beras 10 Kg beras dan 8 butir telur. “Dengan volume itu, Bulog hanya membebankan biaya senilai Rp103 ribu,” imbuhnya.

Untuk Lampung Selatan, terus Arif, distribusi BPNT 100 persen dilakukan oleh pihaknya, tanpa melibatkan pihak suplier dari swasta. Untuk itu Arif mengaku saat ini masih terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tikor satgas bansos.

“Saya masih terus koordinasi dengan tikor, apa-apa saja yang menjadi kesepakatan dalam pertemuan tempo hari agar dapat dilaksanakan dengan konsisten. Dengan dukungan tikor saya rasa tidak akan ada kendala yang berarti. Doakan saja lancar Mas,” pungkas Arif seraya mengungkapkan target penyaluran BPNT Oktober dilaksanakan pada pekan ini juga.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Dulkahar saat dihubungi membenarkan jika distribusi BPNT sejak Oktober ini wajib melalui Perum Bulog. Dulkahar mengungkapkan bahwa hal ini sesuai dengan SE Mensos dan hasil rapat tim koordinasi satgas bansos pangan kabupaten.

“Sebagai langkah lanjutannya, kami (Dinsos)  telah menggelar rapat koordinasi dengan tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) dalam hal ini adalah pendamping program BPNT, agar dapat mendampingi KPM dalam pelaksanaan pencairan BPNT sesuai dengan SE Mensos dan hasil rapat tim koordinasi satgas bansos,” ujar Dulkohar.

Selain itu, sambung Dulkahar, dinas telah menyurati BRI agar dapat mem-back up e-warong  yang belum memiliki mesin EDC (Elektronik Data Capture) agar pelaksanaan BPNT di desa-desa dapat berjalan lancar. “Ada ratusan desa yang belum terakomodir mesin EDC. Selama ini e-warong terpaksa menyewa. Untuk itu saya minta BRI sesuai tugas dan fungsi untuk dapat memberikan pelayanan terkait EDC agar penyaluran BPNT ini dapat berjalan lancar,” tandas dia.

Sementara, Ketua Satgas Bansos Pangan Kabupaten Lampung Selatan, Komisaris Polisi Listiyono Dwi Nugroho menghimbau agar para stakeholder dapat turut mendukung program pemerintah ini dapat berjalan dengan lancar.

“Program ini bertujuan untuk meringankan beban hidup bagi saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung. Untuk itu saya himbau mari bersama-sama kita sukseskan program bansos ini. Kembali saya ingatkan agar seluruh anggaran dari program ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tepat sasaran,” tegas mantan Kasat Reskrim Polres Tuba ini.

(row)