KALIANDA – Janji manis manajer suplier (MS) akan mengganti atau rektur komoditi yang busuk atau tidak layak pangan yang sudah terlanjur diterima KPM (keluarga penerima manfaat) hanyalah isapan jempol. Buktinya, hampir seluruh wilayah kecamatan penyaluran oleh CV Dwi Perkasa (DP) hingga kini belum ada pergantian.
Dari data yang berhasil dihimpun, untuk Kecamatan Katibung, komoditi sayuran (Kentang), buah (Duku) dan Ayam hidup (0,5 Kg) belum sama sekali ada rektur penggantian.
Kecamatan Merbau Mataram, ayam hidup hanya ditambah 4 butir telur. Kecamatan Waysulan, sayuran dan buah telah diganti, namun ayam hidup dengan berat dibawah 1Kg tanpa kabar. Selanjutnya, Kecamatan Jatiagung untuk buah dan sayuran pun hingga kini belum ada pergantian.
Sedangkan untuk 2 Kecamatan lain, yakni Tanjung Sari dan Tanjung Bintang untuk penyaluran oleh CV DK belum diperoleh konfirmasi pergantian komoditi yang tidak layak pangan.
Sementara, Koordinator TKSK Kabupaten Lampung Selatan, Sutris menyatakan bahwa untuk komoditi yang busuk atau tidak layak pangan wajib diganti oleh pihak manajer suplier.
“Harusnyakan tikor kecamatan memanggil pihak manajer suplier, ditanya bagaimana pertanggungjawaban sebagai penyedia barang,” kata Sutris, Senin 27 April 2020.
Namun begitu, menurut Sutris pihak BUMDes harusnya juga turut bertanggungjawab sebagai pihak suplier atau yang melakukan PO (Purchase Order).
“Kalau urutanya tentunya KPM menuntut ke BUMDes dan BUMDes ke suplayer. Harusnya BUMDes sebagai suplayer desa kalau barang jelek ya jangan sampai ke KPM. Kalau sudah begini, barang yang tidak layak pangan harus diganti. BUMDes harus kejar itu pihak manajer suplier, tentunya dengan peran dan kewenangan tikor kecamatan yang telah menunjuk pihak manajer suplier,” tukas Sutris.
Sementara, penanggung jawab CV DK, Syahril saat dihubungi tidak merespon. Begitu juga penanggung jawab lapangan CV DK, Nahwan Taufik. Sejumlah pesan yang dikirim ke mantan Kepala Bank Lampung Cabang Bandarjaya ini walaupun dengan tanda dibaca namun tidak dijawab.
(row)
