Home Daerah Lemah Pengawasan, Segera Evaluasi Program BPNT di Lamsel

Lemah Pengawasan, Segera Evaluasi Program BPNT di Lamsel

143 views
0

KALIANDA – Program bantuan pangan nonton tunai (BPNT) di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan evaluasi, mengingat lemahnya pengawasan oleh stakeholder.

Diketahui, sejak pelaksanaan 2020 belum ada evaluasi baik untuk manajer suplier maupun suplier sebagai penyedia komoditi bahan pangan yang terdiri dari unsur karbohidrat, protein dan kacang-kacangan, dan vitamin mineral senilai Rp200.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM).

Dari hasil penelusuran, proses penyaluran di sejumlah kecamatan mulai dikeluhkan oleh KPM. Dari komoditi yang kurang layak hingga nilai komoditi yang dirasa tidak sesuai dengan nilai bantuan sebesar Rp200.000.

Bahkan ditengarai, sejumlah aparat turut bermain sebagai suplier komoditi bahan pangan dengan menyamarkan perusahaan suplier. Selain itu, diketahui sejumlah e-Warong bahkan diintervensi agar mau menerima bahan komoditi dari suplier ‘dadakan’ tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Dulkahar AP. M.Si saat dihubungi mengaku sedang mendata pihak pemasok bahan pangan di program BPNT. Mantan Kepala BPMD ini mengaku dalam waktu dekat akan segera melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program bansos dari pemerintahan pusat ini bersama tim koordinasi kabupaten.

“Masih kita data. Saya sudah meminta kepada koorda TKS untuk segera mendata nama-nama suplier di setiap kecamatan. Dalam waktu dekat ini akan segera kami gelar rapat tikor untuk mengevaluasi pelaksanaan BPNT,” terangnya, Sabtu 10 April 2021.

Menurut Dulkahar, pendataan tersebut meliputi nama suplier, bahan komoditi yang disalurkan, dan keluhan KPM. “Sehingga dari data tersebut akan menjadi bahan evaluasi kita bersama dalam rapat tikor,” imbuhnya ¬†tanpa merinci kapan kepastian rapat tikor itu dilaksanakan.

Namun begitu, Dulkahar menolak disebut kurang melakukan evaluasi terkait pelaksanaan bansos pangan ini. Dijelaskannya, terkait merebaknya pandemi Covid-19, kinerja Dinas Sosial dituntut lebih tinggi. Untuk itu, Dulkahar mengungkapkan pengawasan terhadap program-program bansos diharapkan partisipasi oleh masyarakat.

“Sejak pandemi ini, tuntutan kinerja kami menjadi lebih tinggi. Konsentrasi pun tidak hanya di program bantuan pangan saja, tapi ada program-program bansos lain yang diluncurkan sejak pandemi ini merebak,” tukasnya.

(row)