BANDARLAMPUNG – Komite Aksi Kawal Program Jokowi (KAKPJ) tuntut Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mundur. Tuntutan mundur ini terkait dengan dugaan penyimpangan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) tidak sesuai dengan nilai bujet bansos sebesar Rp110 ribu per KPM setiap bulannya.
“Ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya menerima 7 Kg Beras dan 1,5 Kg telur oleh penyalur dan ada juga yang hanya mendapatkan 5 Kg Beras dan 1,5 Kg telur, ada pula yang mendapatkan hanya 5 Kg beras dan 1 kg telur. Sedangkan beras itu hanya berkualitas medium. Ada apa ini, hingga teganya memakan hak rakyat kecil,” ujar koordinator lapangan, Faizal dalam orasinya di depan kantor Walikota Bandar Lampung, Selasa (15/10/2019).
Dalam aksi itu, diungkap juga hasil temuan di lapangan dimana KPM dalam pengambilan BPNT ada yang hanya diberikan struk dan mengambil di warung. Kemudian ada yang mengambil BPNT dikoordinir lewat pendamping.
“KPM sebagai rakyat kecil hanya bisa pasrah dengan kondisi keterpaksaan mengikuti permainan yang diterapkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu terindikasi ada keterlibatan oknum bank penyalur, dimana pencairan BPNT di e-warong yang notabene adalah binaan bank penyalur tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal dalam penunjukan e-warong sudah jelas ada perjanjian kerjasama antara pihak e-warong dan bank penyalur sebagai SOP dalam pencairan BPNT oleh KPM di e-warong,” beber Faizal seraya mempertanyakan implementasi tupoksi bank penyalur.
Untuk itu, sambung Faizal, dengan tegas kami menuntut periksa dan adili Kabid dan Kadisos Kota Bandar Lampung yang menangani BPNT di Kota Bandar Lampung.
“Harga mati dari kami, 1, usut tuntas dugaan penyelewengan aliran dana BPNT. 2, kembalikan system penyaluran BPNT sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai pedoman penyaluran. 3, periksa dan adili Direktur Bank Indonesia Lampung,” pungkas dia seraya mengungkapkan melanjutkan aksi di Kantor Bank Indonesia di kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung.
Sementara, salah seorang peserta aksi Heri Usman menyatakan aksi ini akan terus dilakukan hingga tuntutan pengusutan terhadap dugaan penyimpangan BPNT dilakukan secara tuntas dan komprehensif oleh pihak terkait terlebih oleh aparat penegak hukum.
“Dugaan penyelewengan BPNT ini tidak saja terjadi di Kota Bandar Lampung, namun masif terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Pola dan modus yang dilakukan persis, dengan iming-iming fee ke pihak terkait di lapangan,” ungkap aktifis berambut gondrong ini.
Heri juga mengaku, dalam setiap temuan dan aksi selalu dikoordinasikan dengan relawan Jokowi pusat. “Ini program Jokowi yang menyentuh langsung masyarakat kecil. Jangan sampai hak wong cilik ini terus-terusan dirampas oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tukasnya seraya mengaku dalam waktu dekat akan audiensi langsung dengan Presiden Jokowi terkait temuan penyaluran BPNT di Lampung.
(row)
