KOTABUMI – Belum juga usai kritik kades Lampung Utara (Lampura) ke Bali.
Kini bimtek olahan APDESI yang mengirim Kaur dan bendahara desa ke Bandar Lampung, Kamis (28/11), dan menginap di hotel tak luput menuai polemik.
Ketua DPC POSPERA Lampung Utara Juani Adami tak tinggal diam, dan angkat bicara, Kamis (28/11).
Menurutnya, kegiatan bimtek Kaur dan Bendahara itu masing – masing dipungut Rp2,5 juta.
Jika Kaur dan bendahara, total setoran menjadi Rp5 juta perdesa.
“Jika dikalikan jumlah desa yang ada di Lampung Utara yang berjumlah 232 desa maka total diatas Rp1 miliar,” ujarnya.
Dia mensinyalir, APDESI tengah berupaya memgalihkan perhatian publik dari dua bimtek itu, Bimtek kades ke Bali dan Bimtek Kaur plus Bendahara desa yang menginap di hotel di Bandar Lampung dengan menggelar aksi turun ke jalan.
“Jadi isu aksi kades dan aparatur desa turun ke jalan Senin (2/12) yang dihembuskan APDESI jangan dijadikan alibi untuk menutupi kegiatan bimtek yang menelan dana miliaran rupiah itu,” ujarnya lagi.
“Kalau kepala desa serta aparatur akan turun ke jalan, karena masalah telatnya pembayaran ADD, maka kami POSPERA akan turun juga ke jalan,” tambahnya.
Dengan lugas Juaini berharap tak ada pembodohan terhadap publik.
“Kami akan meminta aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kegiatan Bimtek ke Bali dan ke Bandar Lampung hari ini dan meminta supaya pekerjaan di desa di audit terang benderang,” tegas Juani Adami melalui sambungan telepon genggamnya.
“Dana desa ini Program Pak Presiden Jokowi, kami POSPERA adalah Relawan Jokowi, jadi Kami bertekad akan terus mengawal program ini, dan perlu dicatat Dana Desa ini buat masyarakat bukan untuk Kepala Desa,” tegas Juani
Dikatakan, Bimtek para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Lampung Utara ke Bali beberapa waktu lalu, dinilai hanya buang-buang anggaran dan diduga ajang cari untung karena menghabiskan dana sekitar Rp2,6 miliar.
Mirisnya, kegiatan tersebut juga dilakukan di tengah kondisi sulitnya perekonomian Lampung Utara.
Masyarakat kian apatis karena kegiatan serupa yang digelar sebelumnya, juga tidak ada menghasilkan terobosan apapun bagi kemajuan desa mereka.
“Jadi apa yang mau diserap dari Bali sana yang dapat diimplementasikan para kades ini ke Lampung Utara, alasan saja bimtek,” timpalnya.
“Kami bukannya iri. Tapi segi manfaatnya dimana, kegiatan para kades ini bagi desa-desa di Lampung Utara. Apalagi sepulang dari Bali tak ada seorang pun dari kades ini yang memaparkan ilmu yang mereka peroleh dalam Bimtek tersebut. Sementara mereka berangkat menggunakan dana desa yang jelas peruntukannya buat masyarakat desa, yang wajib mereka pertanggung jawabkan,” terang Juani.
Dikonfirmasi, Ketua ABDESI Lampura Edwar Syahputra saat dikonfirmasi awak media di kantor Apdesi, usai rakor bersama kades yang membahas aksi turun ke jalan Senin mendatang bahkan tidak tahu hasil bimtek para kades ke Bali.
Dia beralasan tak turut serta dugaan melancong dengan uang negara itu ke pulau dewata tersebut.
“Saya gak tau, kan saya gak jalan ke Bali,” kelitnya.
Diketahui, jalan-jalan yang dibalut bimtek itu menekan dana Rp11,5 juta per desa.
Bahkan berapa kepala desa yang tidak ikut tetap membayar kewajiban sebesar Rp11,5 juta itu dan mengutus aparaturnya. (rls pospera)
