Home Daerah Realisasi Penyaluran Hingga 98%, PT Pos KCU Bandar Lampung Dikabarkan Kejar Deadline...

Realisasi Penyaluran Hingga 98%, PT Pos KCU Bandar Lampung Dikabarkan Kejar Deadline Validasi Data KPM

289 views
0

KALIANDA – Beredar kabar PT Kantor Pos Indonesia KCU Bandar Lampung saat ini sedang disibukkan dengan deadline laporan realisasi percepatan penyaluran BSST (Bantuan Sosial Sembako Tunai) periode Januari-Maret 2022 sebesar Rp600 ribu per KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Dimana diketahui, sesuai dengan SK Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) nomor 29/6/SK/HK.01/2/2022 tentang Juknis percepatan penyaluran, pos penyalur diwajibkan melakukan validasi penerima bansos dengan melakukan pemotretan rumah dan wajah KPM menggunakan face recognition melalui fitur geo tagging.

Padahal diketahui, dalam penyaluran BSST di Provinsi Lampung, PT Pos setempat menggunakan mekanisme pembayaran secara tunai di loket-loket kantor pos setempat.

Untuk itu, di sejumlah daerah di Lampung, pihak kantor Pos dikabarkan mencoba melobi pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) agar bersedia direkrut menjadi petugas validasi. Untuk diketahui, dalam program PKH, setiap desa ditugaskan 1 pendamping dari kemensos.

“Jadinya kerja 2 kali. Setelah sebelumnya penyaluran oleh pos dibayar tunai di loket yang disediakan itu, KPM terpaksa mengantri dan berdesak-desakan yang menghabiskan banyak energi, waktu dan biaya serta dengan segala resikonya. Alhasil pos penyalur mau tidak mau harus tetap turun langsung ke bawah menemui KPM di kediamannya untuk melakukan validasi sesuai dengan amanah juknis 29 tahun 2022,” kata pemerhati sosial, Arjuna Wiwaha, Rabu 30 Maret 2022.

Dengan begitu, Arjuna meyakini pola yang dijalankan oleh pos penyalur saat ini, yakni dengan cara salur dahulu baru validasi jauh dari kata tidak efektif maupun efisien. Menurut Arjuna, selain dinilai kerja 2 kali, kinerja petugas validasi lapangan diprediksi tidak akan maksimal. Kata Arjuna, petugas lapangan bakal kesulitan menemui momen KPM di kediamannya, karena masing-masing KPM tentunya memiliki aktivitas sehari-hari tersendiri.

“Kalaupun nanti bakal memobilisasi KPM, itu pun bakalan tidak efektif. Karena dari titik kumpul dengan kediaman KPM tentunya memiliki jarak tempuh. Selain itu, KPM pun lagi-lagi bakal berkerumun, makan waktu, biaya dan energi,” imbuh Arjuna.

Dikatakan Arjuna, kalau pun memungkinkan, solusi terbaik validasi tersebut dilakukan dengan cara rapel pada penyaluran berikutnya. Itu pun, terus Arjuna, dengan catatan penyaluran BSST berikutnya itu dengan menggunakan mekanisme antar alamat atau istilahnya door to door.

“Ya kalau mengedepankan azas efektifitas dan efisiensi, PT Pos Indonesia meminta kebijakan ke Kementerian Sosial agar proses validasi itu dilakukan pada penyaluran berikutnya. Jika tidak, maka persoalan yang menumpuk itu bakalan tambah menggunung,” tukasnya.

Arjuna menilai akar masalah tersebut akibat terburu-burunya Kemensos dalam menterjemahkan perintah Presiden Jokowi dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu itu, dengan meminta agar mempercepat penyaluran bansos.

“Saya lihat kan itu, perintah presiden bukan perintah khusus. Kan itu di dalam forum rapat resmi, tentunya disampaikan perintah itu dengan cara normatif, sesuai dengan data yang disajikan. Bahwa laporan ke presiden, hingga akhir Februari bansos belum juga disalurkan. Sedangkan situasi saat itu sedang puncaknya COVID-19 gelombang III. Dengan implikasi terbatasnya mobilitas masayarakat untuk beraktifitas,” ujar Arjuna.

Alhasil, terus Arjuna, PT Pos Indonesia yang ditunjuk sebagai pos penyalur seperti tergopoh-tergopoh menyalurkan BPNT secara tunai kepada 18,8 juta KPM dengan limit waktu14 hari.

“Jadinya dalam mengejar deadline penyaluran, PT Pos Indonesia hanya mengedepankan kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Bersyukur kita sedikit beruntung dengan situasi yang ada, seperti minimnya gejala oleh varian Covid Omicron dan tingginya tingkat vaksinasi,” ucapnya.

Sementara, Eksekutif General Manager PT Pos KCU Bandar Sepuluh, Risda saat dihubungi sepertinya enggan menanggapi proses validasi yang dilakukan oleh pihaknya. Namun demikian, Risda mengungkapkan daftar realisasi penyaluran per Rabu 30 Maret 2022 mencapai 98,04% dari total 707.805 KPM di 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung.

“Faktor penyebab tidak tersalurkan antara lain karena KPM telah meninggal dunia, KK tunggal, pindah, menolak, sudah mampu, status PNS/TNI/Polri dan ada di daftar penerima namun tidak ditemukan,” kata Risda seraya menambahkan pihak kantor pos memberikan tengat waktu hingga 7 April mendatang bagi KPM yang belum mengambil bansos.

Berikut Daftar Realisasi BPS Tahun 2022 Propinsi Lampung Rabu 30-03-2022 Pkl 16 00 Wib.

1.Kota Bandar Lampung alokasi KPM 55.172. Realisasi salur 54.215 (98.27%).
2.Lampung Selatan alokasi KPM 94.813. Realisasi salur 93.406 (98.52℅).
3.Pesawaran alokasi KPM 46.674. Realisasi salur 46.201 (98.99%).
4.Pringsewu alokasi KPM 32.944. Realisasi salur 32.485 (98,.61%).
5. Tanggamus alokasi KPM 67.013. Realisasi salur 66.093 (98.63%).
6.Kota Metro alokasi KPM 8.417. Realisasi salur 8.109 (96.34%) .
7.Lampung Tengah alokasi KPM 92.510. Realisasi salur 90.097 (97.39%).
8.Lampung Timur alokasi KPM 85.446. Realisasi salur 83.844 (98.13%).
9.Lampung Barat alokasi KPM 26.578. Realisasi salur 25.954 (97.65%).
10.Lampung Utara alokasi KPM 65.558 . Realisasi salur 64.087 (97.76%).
11.Mesuji alokasi KPM 19.666. Realisasi salur 19.275 (98.014%).
12.Pesisir Barat alokasi KPM 17.621. Realisasi salur 17.215 (97.70%).
13. Tulang Bawang alokasi KPM 28.905. Realisasi salur 21.809 (96.21%).
14.Tulang Bawang Barat alokasi KPM 19.544. Realisasi salur 18.915 (96.78%) .
15. Way Kanan alokasi KPM 44.946. Realisasi salur 44.238 (98.42%).

Total jumlah alokasi 705.807 KPM. Realisasi salur 691.943 (98.044%) .

(tim)