KALIANDA – Kepala Bagian Social Entrepreneurship & Incubation (SEI) BRI Kantor Wilayah Bandar Lampung, Novi Sri Rahayu klaim permasalahan program bansos di Kabupaten Lampung Selatan telah selesai.
Menurut Novi, terkait masalah data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) perluasan program bansos, distribusi buku rekening sudah diselesaikan oleh pihak BRI Cabang Kalianda dengan Dinas Sosial Lamsel.
“Masalahnya udah clear antara BRI Kalianda dengan Dinas Sosial Lampung Selatan. Silahkan ditanya langsung dengan pihak dinas,” ujar Novi melalui aplikasi obrolan WhatsApp, Rabu 15 September 2021.
Namun, saat ditanya bentuk penyelesaian masalah tersebut antara BRI Kalianda dan Dinas Sosial, mantan karyawan BRI Kudus ini enggan menjelaskannya. Menurut dia, karena permasalahannya sudah diselesaikan antara kedua belah pihak, maka salah satu pejabat BRI Wilayah Lampung ini menyarankan agar bertanya langsung dengan pihak dinsos.
“Karena permasalahan sudah selesai baik dari dinsos maupun dari BRI Cabang Kalianda, maka tidak ada yang perlu saya komentari Mas,” elaknya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Dulkahar AP M.Si, berkali-kali dihubungi melalui nomor WhatsApp-nya meski dengan nada aktif namun belum dijawab. Baik pesan yang dikirim maupun sambungan telepon tidak merespon.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) nampaknya sangat geram dengan pihak PT BRI (Persero) terkait pelaksanaan kegiatan program bantuan sosial dari Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Seperti yang diutarakan oleh Kepala Dinas Sosial Lamsel, Dulkahar AP M.Si mengaku kesal dengan pihak BRI kantor cabang Kalianda, seyogianya berkoordinasi untuk penyaluran buku rekening dalam rangka perluasan atau penambahan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang beberapa waktu lalu dilaksanakan input data.
“Kita sudah minta data KPM itu secara lisan, alasannya buru-buru karena buku rekening KPM harus segera disalurkan. Kembali kita minta secara tertulis. Kita sudah bersurat, tapi hampir seminggu belum juga ada jawaban. Jadi maunya pihak himbara ini apa,” ujar Dulkahar dengan nada kesal, Selasa 14 September 2021.
Dulkahar menyayangkan sikap BRI Cabang Kalianda yang terkesan meremehkan dan tertutup soal data KPM. Dikatakan mantan Kepala PMD ini, data perluasan KPM itu cukup penting diketahui oleh pihak dinsos sebagai stakeholder utama dalam program bansos.
“Sangat penting lah, kami disini sebagai pelaksana utama dalam program bansos. Dengan data itu, kami kan dapat melaksanakan tupoksi kami, seperti pengawasan, laporan ke pimpinan, sosialisasi ke desa. Apa coba masalahnya sehingga pihak BRI terkesan tertutup seperti ini,” Imbuhnya.
Dituturkan Dulkahar, hal ini dimaksudkan jangan sampai peristiwa yang lalu terulang lagi dengan adanya masalah penyaluran dana ke KPM, seperti ketersediaan mesin EDC, saldo nol, saldo minus, rekening terblokir, KPM yang meninggal atau juga KPM yang menjadi TKI di luar negeri. Bahkan masalah 4.943 kartu kombo KPM pada saat launching pada 2018 lalu belum tersalurkan hingga kini tidak jelas juntrungannya.
“Melalui aplikasi, masyarakat bisa memantau daftar nama KPM penerima bansos masih rutin menerima bantuan. Namun ada temuan jika sejumlah nama tersebut memang tidak pernah menerima bantuan karena kartu sosial sejahtera (KSS) belum diterima. Kemudian ada juga saldo KPM nol, padahal dalam rekapitulasi penyaluran KPM tersebut rutin masih terdaftar sebagai penerima bansos,” ungkap Dulkahar dengan nada kesal.
Untuk itu, terus Dulkahar, rencananya dinsos akan bersurat ke BRI Kantor Wilayah Lampung selaku atasan BRI kantor cabang Kalianda.
“Dalam waktu dekat ini kami akan bersurat ke BRI Kanwil Lampung. Apalagi baru saja kami mendapat laporan jika ada sejumlah KPM dalam program PKH belum menerima buku rekening,” tukas pria kelahiran Kotabumi Lampung Utara ini.
(row)
