KALIANDA – Plt Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto dalam waktu dekat ini segera memanggil pihak BRI Cabang Kalianda. Menurut Nanang pemanggilan ini terkait adanya sekitar 4 ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) di Lampung Selatan (Lamsel) yang belum menerima kartu kombo dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT).
“Segera kita panggil, kalau jadwalnya memungkinkan besok (Kamis) pagi juga kita minta BRI datang untuk menjelaskan apa yang menjadi masalah hingga kartu kombo itu hingga kini belum dibagikan oleh bank penyalur,” kata Nanang di sela-sela acara pelantikan kepala desa di Kecamatan Candipuro, Rabu (16/10/2019).
Menurut Nanang, pemanggilan ini dalam rangka duduk bersama mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. “Ya kita bahas bersama-sama lah, mengapa masalah seperti ini bisa terjadi. Kita urai, titik macetnya dimana. Kalau perlu nanti kita sama-sama jemput bola, kalau masalahnya ada di (BRI) pusat ayo kita kejar kesana,” imbuh Nanang.
Apa lagi, terus Nanang, dari info yang didapat, jika sampai akhir Oktober ini kartu kombo itu masih belum diterima warga, maka akan terancam alokasi dana bantuan sosial itu ditarik kembali ke pusat.
“Ya kita gerak, kan kasihan masyarakat saya kalau dana itu hangus dikembalikan ke pusat. Kesannya mubazir, dana sudah ada tapi tidak bisa diambil karena masalah teknis seperti ini. Ya kita tunggu lah besok BRI, seperti apa masalah ini sebenarnya. Apa penjelasan mereka (BRI),” pungkas ketua DPC PDIP Lamsel ini.
Sebelumnya, terungkap dari Desember 2018 saat program bantuan pangan non tunai (BPNT) ini dicanangkan di Lampung Selatan, keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah masuk dalam daftar penerima manfaat (DPM), KPM akan diregristasi data oleh bank penyalur yang ditunjuk. Setelah regristrasi maka akan dilanjutkan dengan penyerahan kartu kombo yang berfungsi sebagai uang elektronik yang dipakai untuk menukar bantuan pangan berupa beras dan telur.
Namun, dari sekitar 82 ribu KPM yang terdata, ada sekitar 4 ribuan KPM yang belum menerima kartu kombo tersebut dari bank penyalur. Alhasil, sepanjang program ini bergulir ribuan KPM tersebut hingga kini belum bisa menikmati bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI itu. Celakanya lagi, jika hingga 30 Oktober dana bansos tersebut tak termanfaatkan oleh KPM, maka terancam hangus ditarik kembali oleh kementerian dikembalikan ke kas negara.
(row)
