KALIANDA – Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan dirasa kurang sosialisasi, terbuka dan transparan terhadap pengelolaan kegiatan pembangunan fisik infrastruktur di satker tersebut. Terlebih pada kegiatan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dinilai menelan biaya cukup fanstastis hingga mencapai nyaris Rp16 M atau tepatnya Rp15,9 milyar, hanya untuk ukuran sebuah gedung berlantai 2.
Bahkan, hanya sebatas data dasar seperti luas bangunan yang meliputi panjang, lebar dan tinggi bangunan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan, Gunawan Juarsyah ST MT kekeuh sebisanya ‘ngeles’ tak memberikan informasi tersebut. Gunawan berkelit agar wartawan langsung ke lokasi pembangunan saja.
“Ke lokasi aja pak..klo informasi luas, spek dll..termasuk progresnya,” sebut Gunawan dalam balasan pesan WhatsApp, Selasa 6 September 2022.
Menurut Kepala Bidang Cipta Karya PUPR ini, dengan mendatangi secara langsung ke lokasi kegiatan, maka pihak pers bakal mendapatkan data yang dimaksud dari pihak penyedia jasa dan konsultan manajemen konstruksi yang senantiasa berada di lokasi pekerjaan.
“Disana (Lokasi Pembangunan) inshaallah lengkap pak..tim pelaksana dan konsultannya..kita memang di didanpingi dg tim MK (managemen konstruksi) yang memastikan pelaksanaan kualitas dan kuantitasnya sesuai,” imbuh Gunawan berkelit.
Secara tersirat Gunawan pun mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan gedung ini dilakukan secara 2 tahap. Bahwa kegiatan pembangunan gedung 1 atap untuk pelayanan belasan instansi itu bakal dilanjutkan lagi pada tahun anggaran selanjutnya pada 2023.
Seraya mengirim file berisi gambar rencana pembangunan atau landscape, Gunawan menambahkan ada perubahan sedikit pada kontrak kerja untuk untuk pekerjaan gerbang masuk kompleks MPP.
“Ada taman bermain untuk anak2. Ada perubahan sedikit sj krn menyesuaikan anggran.Kurang lebih nanti begini. (Kemudian ada perubahan untuk) Gerbangnya. Foodcourtnya nanti di anggaran berikutnya. Tp kita uda siapkan siteplannya..nanti biar gk acak2an,” ucapnya mencoba menjelaskan.
Sementara, dari file yang diduga tidak utuh yang dikirim ke LR melalui aplikasi WhatsApp, diketahui paling tidak ada 10 situs yang bakal dibangun. Diantaranya, 1 Gedung Utama, 2 Lokasi Kuliner (Foodcourt), 3 Lokasi Kuliner Luar Ruangan (Outdoor Foodcourt), 4 Taman Bermain I. 5 Taman Bermain II. 6 Parkir Motor. 7 Parkir Mobil. 8 Gerbang Masuk. 9 Gerbang Keluar. 10 Area Bersantai (Sitting Area).
Pada artikel edisi sebelumnya, LR sempat mengulas kegiatan pembangunan gedung MPP tersebut dengan nilai kontrak kerja hingga mencapai Rp15,9 Milyar. Terpantau pembangunan MPP itu hanya 2 lantai dengan perkiraan luas bangunan 60×40 yang berbuntut menjadi pertanyaan publik. Betapa tidak, dengan nilai nyaris Rp16 Miliyar untuk sebuah bangunan 2 lantai, gedung bangunan tersebut harusnya memiliki volume pekerjaan yang setara dan tentunya juga didukung dengan kualitas hasil pekerjaan yang mestinya amat sangat luar biasa.
Ditelusuri melalui laman LPSE, sebagai pemenang tender adalah PT Bumi Perkasa Kalipancur (BPK) dengan nilai penawaran Rp15.919.640.000,-. Perusahaan yang beralamat di Perumahan Nusantara Permai, Kecamatan Sukabumi Bandarlampung itu menyisihkan 20 perusahaan lainnya.
Namun anehnya di papan informasi kegiatan, PT BPK beralamat di Gang Kemuning Kecamatan Bumiwaras Bandarlampung. Kegiatan tersebut tercatat dengan nomor kontrak : 48/KTR/KONS-CK/DPUPR-LS/APBD/2022 pada 11 April dengan durasi kerja selama 210 hari kalender. Sedangkan sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi adalah Jaim & Rekan.
Berdasarkan hasil penelusuran, PT Bumi Perkasa Kalipancur sempat disebut-sebut di dalam persidangan perkara Fee Proyek PUPR 2018 sebagai salah satu perusahaan yang dipakai oleh mantan Bupati Zainuddin Hasan untuk kegiatan DAK. PT BPK tercatat dipinjam oleh Boby Zulhaidir untuk proyek peningkatan Jalan Ruas Wawasan-Bangun Sari Kecamatan Tanjungsari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2017 senilai Rp3,37 miliar.
(row)
