Home Daerah Social Distancing, Percepat Penyaluran Program Bantuan Sembako di Lamsel!

Social Distancing, Percepat Penyaluran Program Bantuan Sembako di Lamsel!

195 views
0

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel), melalui Dinas Sosial harusnya bisa mendorong penyaluran bansos program sembako dapat dipercepat. Mengingat kondisi masyarakat penerima sangat membutuhkan bantuan berupa bahan pangan sehari-hari seperti beras, telur dan kacang hijau senilai Rp200 ribu.

Terlebih lagi dampak ekonomi masyarakat dengan pemberlakuan sosial distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 (Virus Corona). Padahal, sejak Maret ini Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berubah menjadi Program Sembako di awal 2020 menjadi Rp150.000 per bulan dari Rp110.000 per bulan. Namun pemerintah memutuskan untuk menambahnya menjadi Rp200.000 per bulan sebagai bagian dari instrumen fiskal mengatasi dampak virus corona atau COVID-19.

Namun masalah ini tidak berbanding lurus dengan yang terjadi di daerah, khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Setelah menggelar rapat tim koordinasi (Tikor) bantuan pangan tingkat kabupaten pada Senin 9 Maret silam, kembali dilanjutkan rapat tikor kecamatan, yang hanya untuk menentukan manajer suplier (Pemasok Komoditi).

Dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, ada sejumlah kecamatan sudah melakukan penyaluran sembako untuk Maret ini dengan tidak melalui salah satu manajer suplier untuk memasok komoditi. E-warong bebas untuk menerima komoditi dari pihak mana pun. Seperti Kecamatan Bakauheni, Penengahan, Sragi dan Palas.

Sedangkan kecamatan lainnya, diperoleh informasi jika sebagian komoditi sudah diterima oleh e-warong, namun belum disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM) karena salah satu komoditi belum tersedia.

“Hasil investigasi kami, salah satu suplier yang ditunjuk oleh tikor kecamatan yakni CV DP belum siap sebagai manajer suplier atau pemasok barang. Karena di sejumlah kecamatan, seperti Jatiagung, Merbau Mataram dan Waysulan, komoditi yang didrop ke e-warong minus kacang hijau,” ujar Ketua, Komite Aksi Kawal Program Jokowi (KAKPJ), Faisal Sanjaya, Senin 23 Maret 2020.

Sedangkan untuk Kecamatan Ketapang, Kalianda, Natar terus Faisal, tikor kecamatanya menujuk PT MJM sebagai manajer suplier.

Dari 3 kecamatan itu, masih kata Faisal, hanya Kecamatan Natar yang belum sama sekali menyalurkan sembako ke e-warong.

“Sebagian desa-desa di Ketapang dan Kalianda sudah disalurkan, tapi untuk Natar sama sekali belum. Untuk PT MJM dari pengamatan kami, beras yang disalurkan tidak sesuai dengan keputusan tikor kabupaten, yakni Beras Premium. Hal itu dapat dilihat secara fisik beras tersebut agak buram atau kekuningan, karena tidak terlepasnya kulit ari 100 persen pada beras. Atau istilahnya derajat sosoh. Selain itu terlihat tingginya tingkat butir beras patah,” imbuh Faisal seraya mengungkapkan akan melakukan uji tes laboratorium terhadap produk beras yang terindikasi curang.

Sementara, untuk Kecamatan Sidomulyo, Candipuro dan Waypanji diperoleh informasi, jika sebagian besar e-warong telah menerima komoditi dari CV Pelita Berkah.

“Kalau beras oke bang, keren. Tapi kalau premium atau tidaknya saya kurang paham. Tapi kalau sepenglihatan saya bagus, putih. KPM juga banyak yang mengaku senang,” ujar salah seorang pendamping PKH di Kecamatan Sidomulyo yang meminta namanya tidak disebutkan.

(row)