KALIANDA – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Selatan pada September ini diduga bermasalah. Program dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi keluarga kurang mampu itu diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Dimana bantuan senilai Rp110 ribu hanya diterima warga sebanyak 8 Kg beras dan 6 butir telur. Padahal sebelumnya KPM di Lampung Selatan menerima bantuan pangan 10 Kg beras dan 8 butir telur setiap bulannya.
Penyaluran BPNT September yang bermasalah ini diduga memang telah dirancang sebelumnya oleh oknum Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Dulkahar atas dasar mendapat keuntungan dari pihak suplier.
Dimana, pada Agustus lalu, dinas sosial menggelar rapat koordinasi bersama perangkat desa di kantor Kecamatan Kalianda membahas terkait penyaluran BPNT untuk September. Dalam rakor itu, aparat desa diarahkan untuk menerima suplay beras dan telur dari PT Mubarokah Jaya Mandiri (MJM).
“Saat itu kami seluruh perangkat desa diundang oleh dinas sosial yang difasilitasi oleh kecamatan. Yang dibahas adalah mengenai penyaluran BPNT untuk September, yang saat itu diungkapkan pihak dinas volumenya akan berkurang dari biasanya, menjadi hanya 8 Kg beras dan 6 butir telur,” ujar perangkat desa ini seraya mewanti-wanti agar namanya jangan disebutkan, Kamis (19/9/2019).
Di dalam pertemuan itu, sambung dia, Kepala Dinsos Dulkahar bahkan mengancam akan mencoret kepesertaan KPM jika ada warga yang menolak pengurangan volume bantuan tersebut.
“Catat namanya, apa desanya. Hanya butuh waktu 5 menit untuk mencoret dari kepesertaan dari KPM,” ancam Dulkahar seperti yang diungkapkan perangkat desa tadi.
Bahkan, sambung dia, didalam rapat yang dipimpin langsung oleh kadinsos itu, ternyata menyertakan hadir perwakilan PT MJM. Selain mengenalkan pihak perusahaan suplyer, kadinsos juga langsung meminta pihak desa melakukan pembayaran penyaluran BPNT bulan September pada saat itu juga ke PT MJM.
“Saat itu pihak dinas langsung berinisiatif membawa EDC, alat pembayaran BPNT digital agar transaksi pembayaran ke PT MJM segera dilaksanakan pada saat itu juga ,” beber dia.
Sementara dari hasil investigasi di lapangan, penyaluran BPNT untuk September sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan, yakni Kalianda, Palas, Bakauheni dan Candipuro.
Menurut pengakuan KPM, penerimaan jumlah beras September memang hanya 8 Kg dengan kualitas medium. Kemudian telur sebanyak 6 butir dengan jenis telur ayam ras. “Baru ini pak, sebelumnya beras 10 kg dan telur 8 butir. Saya kurang tahu juga kenapa bantuan yang ini malah berkurang,” ujar warga Kecamatan Kalianda ini, Minggu (15/9/2019) lalu.
Patut diduga ada kerjasama untuk menangguk keuntungan dalam transaksi yang nota bene peruntukannya itu bagi warga kurang mampu itu.
Padahal, jika merujuk dari Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial (Kemensos) tertanggal 15 Juli 2019, Kemensos RI telah menunjuk Bulog (Badan Urusan Logistik) menjadi manajer suplier BPNT yang dilaksanakan sejak September ini di seluruh Indonesia.
“Kami duga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Dulkahar sengaja telah mengangkangi SE itu dengan tujuan mendapat keuntungan dengan bekerjasama dengan PT MJM untuk penyaluran BPNT di Lampung Selatan,” ujar Newton Ketua Forum Komunikasi Wartawan Lampung Selatan (Fokwal).
Sementara, Kepala Kantor Seksi Logistik Kabupaten Lampung Selatan (Kansilog Lamsel), Arif Rahman dengan tegas menyatakan bahwa hingga kini pihak bulog belum mendistribusikan BPNT. Saat ditemui, Arif menyatakan pada prinsipnya pihaknya sudah dalam posisi siap 100 persen dalam penyaluran BPNT. Namun, kata Arif, ada masalah non tekhnis yang perlu dikoordinasikan lagi dengan pihak terkait sebelum benar-benar penyaluran perdana akan dilakukan.
“Belum. Untuk penyaluran BPNT bulan September ini memang menjadi kewenangan kami, tapi kami dalam persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait. Insya Allah dalam waktu dekat ini,” tutur Arif Rahman.
(row)
