KOTABUMI-Surat peresmian pengangkatan Wansori sebagai Ketua DPRD Lampung Utara resmi diterima oleh DPRD Lampung Utara, Kamis (7/7/2022). Dengan demikian, hanya tinggal menunggu proses pelantikan saja, posisi itu menjadi milik Wansori.
Pantauan di lokasi, surat mengenai pergantian posisi pimpinan DPRD Lampura itu disampaikan oleh pihak Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Surat itu diterima oleh pegawai Bagian Umum Sekretariat DPRD Lampura.
“Hari ini kami menyampaikan dua surat pada DPRD Lampung Utara terkait hal tersebut,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Surya Ardianto, Kamis (7/7/2022).
Kedua surat itu adalah surat pengantar Bupati Lampung Utara yang berisikan agar pihak legislatif menindaklanjuti surat Gubernur Lampung, dan Surat Keputusan Gubernur Lampung dengan nomor : G/378/B.01/HK/2022 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Lampung Utara. Surat itu ditandatangani oleh Gubernur Lampung pada 4 Juli 2022.
“Isi surat tersebut ialah meresmikan pengangkatan Wansori sebagai Ketua DPRD Lampura,” terangnya.
Surya menuturkan, surat peresmian pengangkatan Wansori itu mereka terima dari Pemerintah Provinsi Lampung pada Rabu kemarin. Namun, lantaran memerlukan surat pengantar dari Bupati Lampura, pihaknya tak dapat langsung menyerahkan surat tersebut pada pihak legislatif.
“Karena surat dari pak bupati baru terbit pagi ini makanya surat itu kami sampaikan hari ini,” kata dia.
Sebelumnya, DPC Partai Demokrat Lampura menjelaskan bahwa pergantian posisi Ketua DPRD Lampung Utara dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian antara Romli dengan Wansori pada tahun 2019 silam. Perjanjian itu berisikan ksepakatan untuk bergantian menjabat sebagai pimpinan legislatif.
Di sisi lain, Ketua DPRD Lampura yang merupakan kader Partai Demokrat, Romli mengaku legowo dengan kebijakan tersebut. Kala itu, ia juga mengatakan, akan segera memroses surat persetujuan dari Pemprov Lampung mengenai pergantian posisi pucuk pimpinan DPRD Lampura sesuai mekanisme yang berlaku. Sebelum menentukan jadwal sidang paripurna, pihaknya akan terlebih dulu menggelar rapat Badan Musyawarah terkait penentuan jadwal sidang.
”Kami hanya tinggal menunggu surat dari Pemprov Lampung. Setelah surat itu diterima maka akan segera kami proses,” tuturnya. (*)
