KALIANDA – Hingga kurang dari sepekan jelang hari pertama masuk sekolah pada 14 Juli Senin depan, 9 orang anak usia sekolah dasar (SD) di Desa Palembapang Kecamatan Kalianda terancam tidak bersekolah. Ironisnya hal itu lantaran ke-9 anak tersebut tidak lolos dalam SPMB di SD setempat, atau tepatnya di SDN3 Palembapang. Dalihnya, kuota rombel 28 siswa di sekolah dasar itu sudah terpenuhi.
Padahal jaraknya tempuh dari kediaman mereka ke SDN3 itu rata-rata tidak sampai 100 M. Alhasil, para orang tua pun meradang cemas, begitu pula anak-anak tampak bergurat bersedih di wajahnya. Tak terdera akhir asa bercerita ke wakil rakyat.
“Insyaallah sekolah, sudah tidak ada lagi sekarang ini anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah. Bapak, ibu semua saya harap tenang gak usah panik. Sama-sama nanti kita usahakan tetap bersekolah. Asal bapak ibu tahu, jika sampai anak-anak kita ini benar-benar tidak bisa bersekolah, merupakan suatu AIB besar bagi kami di pemerintahan,” ujar Wakil Ketua I DPRD Lamsel, Merik Havit saat menemui anak dan seluruh dari orang tua mereka di desa setempat, Selasa 8 Juli 2025.
Tak dinyana, respon didapat sungguh mengejutkan. Terlihat wajah dari orang tua dan anak-anak seketika merona, tak luput juga seberapa sedikit terisak menahan asa didada. Bahkan yang bikin LR turut terenyuh, anak-anak itu seperti ingin menunjukkan semangatnya bahwa mereka benar-benar ingin bersekolah, ke-9 anak putra-putri itu tampak kompak berseragam merah putih lengkap dengan topi hingga sepasang sepatu dengan balutan kaus kaki putih menghiasi ujung kaki.
“Seragam sekolah sudah dibeli. Mereka kelihatan senang sekali memakai seragam sekolah. Mau ngomong apa kami nanti kalau anak-anak tidak bisa sekolah. Tolong kami pak Merik,” tutur salah satu dari orang tua anak-anak itu dalam pertemuan.
“Anak-anak kami ini tidak diterima bersekolah di SDN 3 ini karena alasan kuota (rombel) sudah penuh, kuota itu katanya jumlah murid paling banyak di kelas 28 orang anak. Masalahnya pihak sekolah ini hanya mau menerima 1 lokal kelas saja untuk siswa baru. Padahal kami sudah mencoba buka komunikasi mencari solusi agar anak-anak kami tetap bisa bersekolah, tapi sepertinya pihak sekolah santai aja kaya bukan tanggungjawabnya,” timpal yang lainnya.
Selain SDN3 ini, terus dia, memang ada SDN lainnya di Desa Palembapang. Tapi demikian, jarak tempuhnya berkisar 3-4 KM dan harus melewati jalan lintas Trans Sumatera. Menurut mereka, untuk ukuran anak siswa SD tentunya jarak tempuh yang cukup jauh dan juga beresiko tinggi. Belum lagi, sambungnya, bakalan makan biaya yang cukup mahal untuk ukuran mereka yang rata-rata berprofesi sebagai petani.
“Ada SDN2, tapi jauh betul sekitar 3 sampai 4 Kilometer, mana harus lewatin jalan trans. Kalau sekolah disana kaya gak kelepas kami. Tapi kan kalau sekolah yang dekat sini, jalan kaki aja nyampe, kalo lapar bisa pulang. Perhitungannya lebih hemat sekolah yang disini, jauh hitungannya kemana-mana aja,” tukas pria ini dengan logat khas daerahnya yang kental.
Dalam kesempatan itu, Merik Havit menjelaskan langkah-langkah apa yang bakal diambilnya guna menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Dikatakan Merik, langkah awalnya adalah dengan berkoodinasi dengan pihak eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam penyelenggaraan pemerintah.
“Jadi, bapak ibu semua dan adek-adek, saya izin pamit. Untuk masalah kita ini, saya nanti akan segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan, apa dan bagaimana aturannya dalam penerimaan siswa baru, gak mungkin kan pemerintah punya aturan tapi malah bikin anak-anak gak bisa bersekolah, nanti juga insyaallah akan saya sambungkan masalah kita ini dengan bapak bupati kita, bapak Radityo Egi Pratama. Insyaallah saya yakin beliau akan merespon positif untuk bersama-sama mencari solusi terbaik untuk kita semua,” pungkas politikus PDIP ini.
(*)
