KALIANDA – Buntut dari tuntutan 1 tahun 4 bulan atas perkara ijazah oleh JPU terhadap Anggota DPRD Lampung Selatan daerah pemilihan 6 meliputi Kecamatan Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari, Supriati berbuah unjuk rasa ratusan warga Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari, Sabtu 2 Agustus 2025.
Masyarakat dengan mayoritas emak-emak itu menganggap tuntutan JPU tersebut terlalu berat mengingat sejatinya Supriati benar-benar sekolah dan telah lulus di PKBM Anggrek. Meski tidak dibenarkan, penggunaan ijazah bodonk terbitan PKBM Bougenville itu merupakan bentuk pembelaan diri atas hak warga negara untuk dipilih dalam pemilu.
Luapan rasa kekecewaan masyarakat itu ditunjukkan melalui beragam kalimat yang ditulis di karton, dan menunjukkan fotokopi ijazah Supriyati. Mereka juga membuat petisi supaya Supriyati dibebaskan dari tuntutan tersebut
Menurut salah satu warga, Suratman mengungkapkan penggunaan ijazah bodonk tersebut merupakan konsekuensi logis dari kecacatan sistem yang ada di Indonesia. Dimana menurut dia, antara jadwal pembagian ijazah paket C pada 2023 dengan jadwal pendaftaran caleg pada pemilu 2024 terjadi ketidaksinkronan.
“Pembagian ijazah paket C pada 2023 itu serentak dibagikan pada Juni-Juli. Sedangkan tahapan pendaftaran bagi Caleg untuk Pemilu 2024 oleh KPU dimulai pada Maret 2023. Jika anda didalam posisi ibu Supriati, kira-kira apa yang anda lakukan?” ungkap Suratman.
“Apalagi ibu Supriyati selama ini sudah melakukan banyak hal baik untuk warga. Selain itu, faktanya ibu Supriati memang telah sekolah, lulus dan memiliki ijazah. Kami tidak terima kalau beliau dizalimi seperti itu,” sambung Suratman.
Eka, warga lainnya juga mengutarakan hal senada. Menurut Eka, jauh sebelum menjadi anggota DPRD Lampung Selatan dari dapil 6, Supriyati sudah banyak membantu masyarakat. Apalagi Eka mengalaminya secara langsung. Dia ingat betul momen dibantu Supriyati saat hendak melahirkan.
“Mulai dari tenaga sampai materi saya banyak dibantu Ibu Supriyati. Baik dari kendaraan, semuanya dibantu sama beliau,” kata Eka yang disambut teriakan bebaskan dari warga lain.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung sekitar 3 jam itu intinya masyarakat tidak terima dengan tuntutan yang ditujukan terhadap Supriyati. Masyarakat meminta Supriyati dibebaskan. Bahkan ada warga dari desa lain yang merasa pernah dibantu ikut berunjuk rasa menyuarakan dukungan terhadap Supriyati.
Berdasarkan cerita dari masyarakat setempat, nama Supriyati sudah harum jauh sebelumnya dirinya menjadi anggota DPRD. Apalagi masyarakat di desanya yang menyebut Supriyati memang sudah lama mewakili masyarakat sebelum menjadi wakil rakyat. Ungkapan itu sesuai dengan perhatian baik Supriyati.
“Sudah bertahun-tahun lamanya masyarakat mengandalkan Ibu Supriyati dalam hal apapun. Jadi kami putuskan ikut berjuang,”
Melihat dukungan deras yang diberikan oleh masyarakat dari dapilnya, Supriyati mengaku terharu. Terkait tuntutan masyarakat yang meminta dia dibebaskan, Supriyati berharap permintaan masyarakat itu bisa didengar. Dia mengaku tidak melakukan kesalahan dan merugikan pihak manapun.
“Bisa dibilang saya ini korban. Sekarang saya sudah cukup bahagia karena mendapatkan dukungan masyarakat yang mencintai saya,” katanya.
Soal bantuan yang telah dia berikan selama ini untuk masyarakat, Ketua Srikandi PDI Desa Sidomukti ini kembali mengingat memori ketika membantu masyarakat di zaman dulu. Tepatnya sejak program gakin (Keluarga Miskin) yang menjadi cikal bakal Program Jamkesmas.
“Saya tahu betul rasanya berobat tidak punya biaya, saya sudah merasakannya. Jadi sejak saat itu saya berniat membantu sebisa saya,” katanya.
Supriyati bilang kalau langkahnya menjadi anggota DPRD Lampung Selatan datang dari dukungan masyarakat. Setelah semua yang dilakukan oleh Supriyati, dia ingin dengan duduk di kursi legislatif bisa membantu lebih banyak orang lain. Khususnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau tidak bisa membantu, saya merasa punya beban. Makanya saya adakan program layanan antar-jemput gratis menggunakan mobil pribadi,” katanya.
(*)
