KALIANDA – Sejumlah kepala desa (Kades) di Lampung Selatan mengaku diminta untuk segera melakukan pembayaran biaya kerja sama bantuan hukum desa oleh pihak kantor hukum Rusman Efendi & Partner selaku rekanan. Padahal menurut pengakuan pihak desa, hingga saat ini mereka sama sekali belum menerima jasa bantuan hukum apapun dari pihak kantor hukum tersebut.
Permintaan biaya jasa bantuan hukum tersebut disampaikan oleh pihak kantor hukum melalui pesan WhatsApp tidak lama setelah termin pertama dana desa (DD) 2025 cair beberapa hari belakangan ini. Pembayaran oleh pihak desa itu diminta dilakukan dengan cara ditransfer langsung ke rekening kantor hukum melalui Bank Mandiri atas nama Rusman Efendi.
Namun begitu, dalih adanya permintaan untuk segera dilakukan pelunasan biaya jasa bantuan hukum tersebut, adalah berdasarkan isi klausul kerja sama bantuan hukum, berupa MoU antara desa dengan pihak kantor hukum. Yang mana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan oleh pihak desa pada saat pencairan termin pertama DD 2025 dengan besaran nilai kontraknya mencapai Rp5 juta untuk 1 tahun anggaran.
“Asalamualaikum pak kades izin kordinasi..utk storan Mou Hukum, tlng di tf aja ke rekening kantor hukum atasnama Rusman Efendi..nanti bukt.tf.nya.kirim.ke saya juga..utk kwitansi fisiknya nanti saya susulkan,” bunyi pesan dari pihak kantor hukum ke salah satu kades yang diterima oleh redaksi LR berupa tangkapan gambar.
Pada tangkapan gambar lainnya yang diterima LR, pengirim pesan yang diduga dari pihak kantor hukum Rusman Efendi SH MH & Partner tersebut mengirim foto rekening Bank Mandiri dengan penjelasan rekening atas nama Rusman Efendi.
Sementara, menurut sebuah sumber terpercaya mengatakan, klausul yang sama terdapat didalam perjanjian kerja sama bantuan hukum desa oleh Yayasan LBH Ikam dengan sejumlah desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
Disebutkan didalam salah satu pasalnya, bahwa Pembiayaan atas dilaksanakan nota kesepahaman (MoU) tersebut dibayar oleh pihak desa pada pencairan dana desa (DD) termin pertama tahun anggaran 2025.
“Selain Kantor Hukum Rusman Efendi & Partner, ada lagi lembaga hukum yang cukup banyak dan mendominasi menjalin kerja sama dalam bentuk MoU dengan pihak desa di Kabupaten Lampung Selatan, yakni Yayasan LBH Ikam. Subtansi MoU kedua lembaga ini dengan pihak desa pun kurang lebih sama, hanya besaran nilai kontraknya saja yang berbeda,” katanya.
Jika kantor hukum Rusman Efendi senilai Rp5 juta pertahunnya, LBH Ikam lebih tinggi dengan nilai Rp7,5 juta pertahun. Dan mirisnya, kedua lembaga ini (Rusman Efendi & LBH Ikam) bukan organisasi PBH (Pemberi Bantuan Hukum) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum,” imbuhnya.
(*)
