KALIANDA – Calon Bupati Lampung Selatan nomor urut 3, Hi Hipni SE menyatakan jika mendapat amanah dari warga masyarakat untuk memimpin Bumi Ragom Mufakat, akan memperbaiki daftar penerima bantuan sosial (Bansos) baik itu PKH maupun BPNT lebih tepat sasaran lagi. Dimana, menurut anggota DPRD Lamsel 2 periode ini, terungkap masih banyak warga masyarakat masuk dalam kriteria keluarga penerima manfaat (KPM) bansos namun tidak terakomodir.
“Banyak warga yang mengadu ke saya, jika kondisi keluarganya lebih dari pantas untuk mendapatkan bansos. Bahkan dibandingkan dengan sejumlah penerima, keadaannya jauh lebih buruk. Untuk itu kedepannya masalah seperti ini harus kita tata. Mana yang lebih berhak, mana yang lebih pantas harus didahului,” kata Hipni saat kampanye di sejumlah desa di Kecamatan Merbau Mataram, Sabtu 7 November 2020.
Menurut pria yang dikenal pengusaha sukses asal Kecamatan Palas ini, meski bansos PKH dan BPNT ini merupakan program pemerintah pusat, namun untuk daftar penerima bansos pemerintah daerah memiliki peran. Karena data yang dipakai Kementerian Sosial RI untuk penerima bansos, bahkan bansos terdampak Covid-19 merupakan data lama. Dikatakannya, pemda wajib melakukan verifikasi faktual (Verfak) secara berkala terhadap daftar masyarakat penerima bansos. Agar bansos tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih berhak.
“Meski program pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah punya peran dan kewajiban untuk menentukan warga masyarakatnya yang berhak, dan mana warga yang sudah tidak pantas lagi menerima bantuan sosial. Jadi nantinya saya pastikan mana yang tidak lagi berhak harus dicoret diganti dengan masyarakat yang lebih membutuhkan. Kalau perlu nanti usulannya kita minta tambah kuota ke pusat,” imbuh calon Bupati Lampung Selatan yang diusung oleh PAN, Gerindra dan PKB ini.
Dalam kegiatan sosialisasi itu, nampak Hipni didampingi oleh 2 anggota DPRD Lamsel asal dapil Merbau, yakni Dwi Riyanto dari fraksi Gerindra dan Sukardi dari PAN.
(row)
