Hukum  

Pengalihan Vendor Parkir RSUD Bob Bazzar Berbuntut Panjang, Baru Berjalan Sejumlah Pegawai Vendor Baru Dianiaya Oleh Sekelompok Orang

KALIANDA – Pengalihan vendor pengelola parkir di RSUD Bob Bazzar berbuntut panjang. Direktur PT Agung Berkah Grup (ABG), Suherman selaku pimpinan pengelola baru yang menggantikan vendor lama diketahui dianiaya oleh sekelompok pria di gerbang pintu masuk RS milik Pemkab Lamsel itu. Alhasil, setelah mengalami penganiayaan, Suherman yang diketahui juga sebagai Sekretaris GMBI Lampung Selatan tersebut terpaksa dilarikan ke ruang IGD RS setempat, Kamis 6 Februari 2024.

Berdasarkan video yang diterima redaksi LR, tampak belasan pria mendatangi pos pintu masuk yang saat itu dijaga oleh sejumlah pegawai dari PT ABG. Dalam video yang berdurasi 16 detik itu, belasan pria tersebut nampak menganiaya sejumlah orang sembari meneriakkan sejumlah perkataan.

Humas RSUD Bob Bazzar, Ilham Aji Saka kepada wartawan membenarkan terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut. Namun Ilham menolak berkomentar lebih lanjut siapa pihak yang melakukan penganiayaan kepada sejumlah pegawai PT ABG itu.

“Disini saya mengkonfirmasi bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap sejumlah pegawai PT Agung, selaku vendor baru pengelola parkir di RSUD. Namun, siapa-siapa pihak pelakunya, saya tidak dalam kapasitas untuk berspekulasi. Saya fikir pihak kepolisian, dalam hal ini yang lebih berkompeten untuk memberikan keterangan,” ujar Ilham kepada wartawan.

Terpisah, Ketua LSM GMBI Wilter Lampung Heri Prasojo SH ketika dikonfirmasi mengaku sedang berada di Bandung. Kendati begitu, dia tak menampik bahwa sejumlah korban peristiwa penganiayaan tersebut merupakan anggotanya untuk Distrik Lampung Selatan.

Dalam kesempatan itu, Heri dengan tegas mengecam keras pelaku tindak kekerasan. Untuk itu Heri menyatakan, meminta kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri, Jendral Listyo Sigit, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin untuk dapat mengungkap kasus kekerasan itu secara tuntas sampai ke akar-akarnya.

“Dalam kesempatan ini, dengan rasa hormat saya minta kepada bapak Presiden Prabowo Subianto, bapak Kapolri Jendral Listyo Sigit beserta jajarannya untuk dapat segera menangkap para pelaku penganiayaan. Termasuk siapa pun pihak yang ada dibelakangnya ataupun otak intelektual dibalik peristiwa itu,” imbuh Heri Prasojo seraya tak menampik jika pemicu kejadian tersebut atas persaingan pengelolaan parkir.

“Kepada seluruh Wilter dan distrik GMBI di Seluruh Indonesia, dengan ini saya imbau untuk turut menggerakkan aksi solidaritas terhadap rekan-rekan sesama anggota GMBI yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Salam Jabat Erat!” pungkas lawyer muda ini.

Hingga berita ini dilansir, belum diperoleh konfirmasi dari pihak yang berwenang, baik itu dari Polres Lamsel maupun Polsek Kalianda.

Sebelumnya, terkait dengan isu bakal dialihkannya pengelolaan parkir RSUD tersebut, mendapat reaksi penolakan oleh sejumlah oknum pengelola lama. Bahkan sejumlah postingan di sosmed Facebook bernada provokatif oleh akun Saefun Naim sempat memantik tanggapan oleh sejumlah netizen.

Belakangan, baru hitungan hari masa transisi pengelolaan parkir di RSUD Bob Bazzar itu, berujung terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami oleh sejumlah pegawai vendor baru. Diketahui, manajemen RSUD pada 2025 ini telah mempercayakan pengelolaan parkir berbayar tersebut dari BUMD ke PT ABG.

Dikutip melalui rilis.id, direktur RSUD Bob Bazzar dr Renny Indrayani menyatakan latar belakang manajemen RSUD mengganti vendor parkir dari yang sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bahwa pengelolaan parkir oleh BUMD kurang transparan dan tidak optimal.

Reny juga mengungkapkan, selama ini pemasukan dari retribusi parkir tidak jelas dan termasuk pihaknya kesulitan mengetahui berapa besar sebenarnya pendapatan yang masuk setiap bulannya.

“Pembayarannya juga tidak rutin, padahal dalam perjanjian seharusnya dilakukan secara berkala,” ujar dr Renny seperti yang dilansir rilis id , Jumat (31/1/2025) lalu.

Selain masalah transparansi keuangan, Renny juga mengungkapkan masalah lainnya, seperti fasilitas parkir juga dinilai tidak memadai dan itu terlihat dari portal otomatis sering bermasalah hingga menyebabkan kemacetan. Begitu juga dengan petugas parkir yang tidak mengenakan seragam, sehingga sulit membedakan antara petugas dan masyarakat umum.

Direktur RSUD menambahkan, sudah ada aturan alur masuk dan keluar parkir, namun masih banyak kendaraan yang parkir di tempat yang tidak seharusnya, seperti di area rawat jalan.

“Hal ini menyulitkan tamu dan pasien yang datang, karena harus mencari-cari tempat parkir. Seharusnya petugas parkir standby dan mengatur kendaraan dengan lebih rapi,” tambah dr. Reny seraya mengatakan atas berbagai kendala tersebut, pihak RSUD akhirnya memutuskan untuk mengganti pengelola parkir ke pihak swasta.

 

 

(*)