Bandarlampung – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Lampung Marsat Jaya mengimbau seluruh Pengurus Pospera Kabupaten dan elemen masyarakat seluruh wilayah di Lampung untuk mengawal penggunaan Dana Desa (DD).
Dikatakan Marsat, program pembangunan yang menggunakan Dana Desa dari APBN yang digulirkan sejak tahun 2015 silam, pada periode pertama Presiden Joko Widodo hingga saat ini telah berjalan lima tahun dan seharusnya masyarakat telah merasakan manfaat program tersebut.
“Kita ketahui bahwa Program Dana Desa pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo pertama hingga saat ini sudah berjalan lima tahun, saat ini sudah harus memiliki manfaat yang luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakat dan perkembangan pembangunan di pelosok desa. Sementara kita melihat dan mendengarkan langsung, masih banyak terdapat penyimpanan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa dan perangkatnya,” kata Marsat Jaya, Selasa (17/12/2019)
Ketua DPD Pospera Lampung itu menduga, potensi kebocoran anggaran DD yang telah dikelola setiap desa, kebanyakan berasal dari program-program non fisik, bahkan tidak tanggung-tanggung oknum aparatur desa bermain dari program pembangunan fisik yang nilainya tidak sebanding dengan hasil realisasi pembangunannya.
“Saya selalu berkoordinasi dengan Pospera Kabupaten terkait realisasi penggunaan dana desa. Hasil evaluasi, kami menduga banyak potensi dikorupsi, dan ini kami yakini terjadi di semua darah, seperti penggunaan anggaran belanja penyelenggaraan pemerintah desa, anggaran operasional untuk kantor desa, anggaran pembangunan, anggaran sosialisasi, bimtek, pemberdayaan masyarakat dan lainnya, mereka bermain dipusaran pengkondisian anggaran itu,” terang Marsat Jaya.
Marsat menilai, selama program DD tersebut berjalan, mayoritas kepala desa lebih sejahtera dibandingkan dengan kepentingan masyarakat desa setempat.
“Saya juga dapat laporan, bahwa sudah banyak oknum Kepala Desa yang tiba-tiba mendadak kaya, tiba-tiba sudah ada mobil pribadi, rumah pribadi di kota. Mau dibantah itu kredit atau bukan, tapi faktanya mendadak sudah ada aset saat menjabat sebagai kepala desa. Ini harus diperhatikan oleh elemen masyarakat jika ada yang tidak wajar,” ungkapnya.
Mantan Aktivis 98 itu berharap, aga penegak Hukum ditingkat daerah tidak turut serta bermain dalam lingkaran program penggunaan dana desa, sebab akan merusak tatanan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di tingkat daerah.
“Bukan rahasia lagi menurut kami, keterlibatan oknum penegak hukum, oknum pemerintah daerah dalam membentengi pertanggungjawaban penggunaan dana desa disatu daerah, bahkan penegak hukum pun terlibat langsung dalam melaksanakan program dari Dana Desa dengan dalih pihak ketiga,” jelasnya.
Lanjut Marsat Jaya, hasil pengamatan Pospera Lampung bahwa penegak hukum di Pusat harus segera melakukan evaluasi dibawah, sebab menurutnya kuat dugaan kebocoran pengelolaan Dana Desa dikelola secara berjamaah.
“Kalau mau ikut prosedur hukum memang sulit untuk membuktikan, sebab kami menduga banyak transaksi pengamanan yang tak ada bukti. Oleh sebab itu kami Pospera Lampung akan terus berusaha meminta KPK agar bisa langsung melakukan pemeriksaan secara kolektif atas penggunaan Dana Desa dari setiap daerah,” imbuhnya.
