Daerah  

Rekonsiliasi 2022, Dinsos Lamsel Minta Stakeholder Bersinergi Dengan 6T

KALIANDA – Kepala Dinas Sosial Martoni Sani, S.Sos., M.H. meminta pihak-pihak terkait, baik bank penyalur, koorda sembako, TKSK maupun pendamping PKH dapat bersinergi dalam mensukseskan penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial ke keluarga penerima manfaat (KPM).

Martoni mengatakan, kepada himbara yang ditunjuk di wilayah Lampung Selatan yakni Bank BRI untuk bersama-sama mengupayakan penyaluran seluruh jenis bansos agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat di tahun 2022 sesuai ketentuan jadwal penyaluran.

“Kepada BRI dan pihak-pihak terkait, saya rasa dengan bekerja sama dan bersinergi, insya Allah penyaluran bansos dapat berjalan maksimal dengan memperhatikan prinsip 6T, yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi,” ujar Martoni dalam rapat rekonsiliasi¬† bersama Korwil PKH Wilayah Lampung, Korkab PKH Lampung Selatan, Korda Sembako, Kanwil Bank BRI Lampung, Kanca BRI Kalianda, T. Karang, Teluk Betung dan Metro, di Dinas Sosial setempat, Rabu 5 Januari 2022.

Dalam kesempatan itu, Martoni pun meminta pihak BRI untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai bank penyalur untuk dapat mendistribusikan ribuan kartu keluarga sejahtera (KSS) dan buku tabungan milik KPM penerima bansos pangan yang belum sempat terdistribusi per 2018 – 2021.

“Agar kiranya paling lama 15 Januari mendatang, pihak BRI dapat mendistribusikan KSS atau kartu ATM khusus bansos beserta buku tabungan milik keluarga penerima manfaat yang belum sempat terdistribusi,” imbuh mantan kepala DPMPTSP ini tanpa merinci jumlah KSS yang belum tersalurkan oleh bank penyalur.

Sekadar mengingatkan, pada Oktober 2019 silam, Dinas Sosial Lamsel melansir ada sekitar 4.943 KKS milik KPM yang belum terdistribusi oleh bank penyalur. Angka tersebut merupakan hasil verifikasi data bersama Koorda TKS, BRI dan Kementerian Sosial RI. Diketahui, KSS tersebut belum terdistribusi keseluruhannya pada launching program di tahun 2018 silam.

Namun demikian, menurut sebuah sumber, angka KKS milik KPM yang belum terdistribusi setiap tahunnya selalu bertambah hingga pada tahun 2021.Menurut dia, data KPM di Kabupaten Lampung selatan dari Kemensos pada 2021 ini kurang lebih sebanyak 94.908 KPM.

“Sejatinya, yang dapat mengakses data kongkrit KSS itu adalah Koorda TKS, bank penyalur dan Kementerian Sosial. Yakni Koorda dapat mencocokkan data KPM dari kemensos dengan data SP2D bank penyalur. Dari situ bisa ketahuan, berapa selisih data dari kemensos dengan data yang dibayarkan oleh bank penyalur,” katanya seraya mewanti-wanti agar identitasnya jangan terekspos.

(row)