JAKARTA – Ketua BaraJP Millenial, Ilham Abraham Mansyur, menyoroti penanganan kasus-kasus tambang yang semakin meresahkan yang isunya melibatkan Menteri Investasi. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikannya hari ini, Ilham meminta agar Menteri Bahlil menunjukkan sikap yang berjiwa kesatria dengan mengakui kesalahan dan jika perlu, mundur dari jabatannya demi kebaikan rakyat jika memang merasa isu tersebut benar.
“Menteri Bahlil harus bertanggung jawab atas pengelolaan sektor tambang yang selama ini menjadi polemik. Jika Menteri Bahlil merasa memiliki kesalahan dalam hal ini, dia harus berani mengambil langkah untuk mundur,” tegas Ilham, Rabu 6 Maret 2024. No
Selain itu, BaraJP Millenial juga mengumumkan rencana mereka untuk memberikan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menelisik kasus-kasus tambang yang kerap kali menimbulkan konflik kepentingan.
“Kami akan turun ke DPR dan KPK sebagai bentuk dukungan kami terhadap upaya penegakan hukum dan transparansi dalam penanganan kasus-kasus tambang. Sektor ini memegang peranan penting dalam pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat petani tambang, oleh karena itu kami mendesak agar lembaga-lembaga terkait lebih berani dalam mengungkap kebenaran,” jelas Ilham.
Kasus-kasus yang terjadi di sektor tambang telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat, terutama dalam hal dampak lingkungan dan konflik sosial yang dihasilkannya. BaraJP Millenial menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.
Meskipun menyoroti kasus-kasus tambang yang terjadi, BaraJP Millenial juga menegaskan bahwa mereka tidak ingin karna hal yang melibatkan menteri Bahlil ini membuat citra negatif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo diakhir masa jabatannya. Ilham menekankan bahwa tujuan dari upaya mereka adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan untuk merusak reputasi pemerintahan.
“Kami percaya bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan negara ini, dan kami tidak ini ada menterinya yang merusak nama baik beliau atau bermaksud untuk menciptakan citra negatif terhadap pemerintahannya. Untuk itu kami yang pendukung Presiden Jokowi merasa perlu untuk mengingatkan Pembantu – Pembantu Presiden bahwa tanggung jawab harus diemban dengan penuh kesadaran dan integritas,” ungkap Ilham.
Dengan demikian, BaraJP Millenial menegaskan bahwa sikap kritis dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Mereka berharap bahwa dengan adanya dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, penanganan kasus-kasus tambang dapat dilakukan dengan lebih efektif demi keberlangsungan dan kesejahteraan bersama.
Kasus-kasus yang terjadi di sektor tambang memperlihatkan kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya alam yang merupakan aset penting bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga terkait untuk menemukan solusi yang berkelanjutan.
Dorongan dari BaraJP Millenial kepada Menteri Bahlil dan lembaga penegak hukum merupakan langkah awal dalam memperbaiki penanganan kasus-kasus tambang. Dengan mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, diharapkan penyelesaian kasus-kasus tambang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
(row/ril)
