KALIANDA – Pihak bank himbara (Himpunan Bank Milik Pemerintah) dalam hal ini BRI dinilai sebagai biang masalah terhambatnya penyaluran program kartu sembako BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tambahan sebanyak 2 bulan salur di Kabupaten Lampung Selatan.
Dimana diketahui, mesin EDC (Elektronik Data Capture) milik e-warong dilaporkan tidak bisa melakukan transaksi bansos (Bantuan Sosial) BPNT dikarenakan mesin tersebut belum ditingkatkan kapasitas kemampuannya (Upgrade). Namun janggalnya, mesin EDC tersebut tidak bisa beroperasi hanya untuk transaksi program BPNT tambahan atau bonus dari Kementerian Sosial.
Sedangkan, untuk transaksi program BPNT reguler sebelumnya lancar digunakan dalam bertransaksi. Informasinya bantuan itu yang berupa saldo masuk secara bersamaan di rekening KPM November silam.
Sementara, petugas bansos dari BRI kantor cabang Kalianda, Alifikri mengaku jika pihak BRI Kalianda sedang melakukan kroscek terkait masalah mesin EDC tersebut.
“Sedang kita kroshcek dengani (Tim) IT kami, untuk kita proses lebih lanjut,” katanya Minggu sore.
Namun begitu, Alifikri menolak mengomentari masalah mesin EDC. Karena menurut dia tim IT lah yang lebih berkompeten untuk menjelaskan masalah tersebut.
“Yang lebih paham sama petugas agen Brilinknya yang paham masalah EDC,” katanya.
Terpisah, Pemerhati Sosial Arjuna Wiwaha meminta pihak BRI agar lebih tanggap dan antisipatif dalam mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan penyaluran bansos tersebut.
“Sesuai dengan komitmen Himbara untuk turut menyukseskan program bansos ini, mestinya BRI dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Seperti meng-upgrade EDC tersebut. Minimal sosialisasi. Yang terjadi, baik KPM maupun TKSK sempat kebingungan dengan kondisi tersebut. Alhasil, banyak spekulasi informasi yang beredar di bawah,” kata Arjuna, Minggu 19 Desember 2021.
Arjuna menilai, komitmen oleh Himbara untuk turut mensukseskan program bansos ini gaungnya hanya terdengar di pusat saja. Sedangkan di daerah, kondisinya sangat memprihatinkan. Selain masalah mesin EDC, Arjuna mengungkapkan sejumlah masalah yang berkaitan dengan kewajiban Himbara dalam pelaksanaan bansos di daerah.
“Dari data yang kami himpun, banyak masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan oleh Himbara. Seperti di awal program ini, distribusi KSS (Kartu Keluarga Sejahtera), penyiapan mesin EDC untuk e-warong hingga yang terkini seperti distribusi KSS KPM perluasan dan distribusi kartu bansos dampak PPKM,” bebernya.
“Hasil riset kami, dari 100 ribuan KPM di Lampung Selatan yang masuk terdaftar penerima bansos pangan, hanya sekitar 70 ribuan saja yang secara aktif menerima. Sedangkan sisanya itu, meski secara rutin masuk dalam daftar penerima dan dana bantuan tersebut di distribusikan, namun bansos tersebut tidak termanfaatkan oleh KPM. Bantuan yang berupa dana itu buktinya hanya mengendap saja di Himbara,” tukasnya seraya mengatakan akan membuka rincian data hasil riset tersebut ke publik dalam waktu dekat.
Sebelumnya, diperoleh informasi sejumlah e-warong tidak bisa melakukan transaksi program kartu sembako BPNT tambahan. Padahal sebelumnya, e-warong sukses melakukan transaksi BPNT reguler untuk bulan salur November dan Desember. Diketahui, masuk saldo BPNT reguler dan saldo BPNT tambahan tersebut bersamaan waktunya.
Koordinator Tenaga Kerja Sosial (Koorda TKS) Kabupaten Lampung Selatan, Marlandi Nurdiansyah Zein saat dihubungi membenarkan, bahwa untuk saldo BPNT tambahan, oleh sejumlah e-warong dilaporkan belum bisa melakukan transaksi.
“Iya, karena info dari KPM setelah transaksi di ewarong untuk kode bank di EDC tahap 13 dan 14 (BPNT Tambahan) tidak bisa di transaksikan di e-warong. Tapi setelah di coba di agen Brilink bisa,” sebut Marlandi dalam percakapan aplikasi WhatsApp, Minggu 19 Desember 2021.
“Setelah di konfirmasi ke petugas BRIlink di bank (BRI), ternyata EDC yang ada pada e-warong belum di-upgrade. Sedangkan (mesin EDC) BRIlink sudah pada di-upgrade, karena mereka (Agen BRIlink) ada grup khusus untuk BRIlink,” imbuhnya.
(row)
