KALIANDA – Terkait masifnya saldo KPM yang nihil atas penyaluran program sembako BPNT tambahan atau penyaluran ke-13 dan 14 di Kabupaten Lampung Selatan, baik Dinas Sosial, pendamping dan Himbara nampaknya kompak untuk bungkam.
Sekretaris Dinas Sosial setempat, Reni Silalahi saat diminta untuk disambungkan ke kepala dinas, dalam rangka konfirmasi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, meminta untuk menghubungi langsung kepala bidang yang menaungi. Namun sayangnya, nama kabid yang disebut sudah pindah ke Dinas PMD.
“Saya lagi nyetir. Tanya Beny aja,” sebutnya dalam pesan WhatsApp, Selasa 28 Desember 2021.
Namun sayangnya, belakangan diketahui jika nomor WhatsApp LR telah diblokir oleh mantan kasubag keuangan Rumah Sakit Bob Bazaar itu.
Untuk diketahui, sebelumnya ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program kartu sembako BPNT (Bantuan Langsung Non Tunai) yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan ditengarai belum menerima saldo BPNT tambahan sebanyak 2 bulan salur di akun rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan e-wallet miliknya.
Padahal, limit transaksi penyaluran BPNT yang ke-13 dan 14 tahun 2021 senilai Rp400 ribu yang seterusnya akan dikonversi dengan sembako tersebut hingga pada 30 Desember tahun ini. Alhasil jika lewati deadline tersebut, maka dana bantuan yang seyogyanya untuk dapat meringankan beban masyarakat kecil itu akan dikembalikan ke kas negara.
Menurut seorang sumber, rata-rata prosentase penerimaan saldo untuk BPNT tambahan 2021 ini di setiap kecamatan hanya berkisar 20-25% dari jumlah KPM yang aktif setiap bulannya menerima program BPNT reguler.
Kendati demikian, dia mengaku tidak memahami secara kongkrit apakah untuk penyaluran BPNT bonus ini ada kriteria khusus bagi KPM yang mendapatkan.
“Penjelasan kriteria penerima tidak ada. Yang pasti, hanya saja diumumkan, baik itu oleh kementerian sosial maupun kementerian keuangan bahwa untuk program BPNT tahun 2021 ini KPM akan mendapatkan tambahan 2 bulan salur dan beras 10Kg untuk kondisi PPKM tempo hari,” imbuhnya.
“Sebagai bank penyalur di Selatan ini adalah BRI. Jadi tugasnya BRI dan TKSK untuk memastikan distribusi KSS dan saldo ke KPM dapat berjalan baik. Sedangkan untuk wilayah Lampung Selatan ini, ada 4 BRI kantor cabang yang terlibat, yakni BRI Kancab Kalianda, Metro, Tanjung Karang dan Teluk Betung,” jelasnya.
Diungkapkan, masalah distribusi KSS dan saldo yang bermasalah ini tidak hanya untuk BPNT tambahan saja. Tapi terus dia, dari sekitar 100 ribuan KPM yang terdaftar sebagai penerima program BPNT di Lampung Selatan, namun ada sekitar 30 ribuan KPM yang tidak terealisasi menerima bansos tersebut.
“Ada beberapa macam kendala, seperti belum di-upgaradenya mesin EDC, ada juga sejumlah KPM walaupun terdaftar sebagai penerima bantuan namun hingga akhir tahun ini belum menerima KSS atau kartu ATM dan juga e-wallet. Ada juga, meski telah menerima KSS, namun saldonya selalu kosong. Dan yang terakhir, ada saldo KPM yang kadang masuk saldonya kadang juga pada bulan berikutnya saldonya nihil,” tukasnya seraya mengatakan paling tidak ada sekitar Rp 5-6 M dana KPM yang mengendap di Himbara setiap bulannya.
(row)
